SUBULUSSALAM — Proyek rehabilitasi gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Dua, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, hingga kini tak kunjung rampung padahal pengerjaan sudah berjalan lebih dari tujuh bulan. Akibat keterlambatan ini, ratusan siswa terpaksa belajar di tempat yang jauh dari layak, dipindahkan ke kios-kios sempit hingga lapangan futsal Alun-Alun Lae Sourya, Rundeng.
Berdasarkan pantauan Kompas1 Asia, pengerjaan yang molor ini juga ditandai dengan pergantian tenaga pelaksana sebanyak enam kali. Kepala sekolah mengaku hanya menerima apa adanya tanpa mengetahui penyebab pasti keterlambatan.
“Sudah lebih tujuh bulan, padahal seharusnya sudah bisa digunakan. Dalam sepengetahuan kami, pelaksana tukang saja sudah berganti enam kali. Kami hanya menerima, tidak tahu di mana letak masalahnya,” ujar Kepala Sekolah kepada media, Senin (5/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu tenaga pelaksana yang kini bertugas menyebutkan target penyelesaian tersisa sekitar satu bulan. Namun warga sekitar mengkhawatirkan kualitas bangunan. Seringnya pergantian tukang dikhawatirkan membuat pengerjaan tidak sesuai spesifikasi, berpotensi asal jadi demi mengejar target selesai.
“Kalau dilihat sekilas, ada dugaan dikerjakan asal jadi. Bagaimana menjaga kualitas kalau pelaksananya terus berganti?” ungkap warga.
Tak hanya itu, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi yang memuat besaran anggaran, sumber dana, maupun identitas pelaksana. Penerapan keselamatan kerja pun dipertanyakan — tenaga kerja tidak terlihat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kotak P3K tidak tersedia di lokasi.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kota Subulussalam, Mustafa, S.Ag., menyatakan pihaknya tidak mengetahui identitas rekanan pelaksana.
“Kami sama sekali tidak tahu siapa rekanannya. Yang kami tahu proyek ini dikelola Balai PUPR Provinsi dari pusat. Kami juga tidak tahu di mana letak kesalahannya sehingga terlambat,” jelasnya.
Keterangan ini memicu kecurigaan adanya saling lempar tanggung jawab. Kemenag mengaku tidak memegang kendali proyek, sementara pelaksana di lapangan berganti-ganti tanpa kejelasan arah pengawasan.
Masyarakat dan dunia pendidikan pun meminta penegak hukum turun tangan menelusuri akar permasalahan. Anggaran yang digunakan adalah uang negara, sehingga keterlambatan, ketidakjelasan pelaksana, hingga dugaan pengabaian kualitas bangunan harus ditelusuri tuntas.
“Anak-anak menjadi korban, terpaksa belajar di tempat yang tidak layak. Pihak berwenang wajib mengusut masalah ini. Jangan sampai anggaran negara habis namun hasilnya tidak terjamin dan murid-murid dirugikan,” tegas salah satu anggota dewan guru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang mengakui menjadi penanggung jawab penuh atas proyek rehabilitasi MIN 2 Dua tersebut.
Kompas, 1,asia/ramona















Komentar