*BANDUNG.Kompas1.asia-*
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menarik pinjaman daerah Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tidak terealisasi setelah Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan rekomendasi dalam evaluasi Raperda Perubahan APBD 2026.
Usulan pinjaman tersebut sebelumnya diajukan untuk menutup proyeksi ketidakcapaian target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan Rp3,4 triliun, termasuk tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat senilai Rp1,2 triliun. Usulan itu baru disisipkan pada tahap Perubahan APBD 2026.
Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat alias Kang Joker, menilai kegagalan pinjaman tersebut menjadi catatan terkait perencanaan anggaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegagalan pinjaman Rp3,4 triliun ini menjadi cerminan perencanaan yang perlu dievaluasi. Jangan jadikan alasan proyeksi pendapatan yang meleset atau penundaan DBH sebagai pembenaran untuk menempuh jalan pintas administrasi,” ujar Kang Joker, Jumat (23/10).
Ia menambahkan, instrumen pinjaman daerah seharusnya direncanakan secara matang dan sesuai regulasi tata kelola keuangan daerah.
Akibat tidak terealisasinya skema pinjaman, kapasitas belanja daerah yang semula diusulkan naik menjadi Rp31,44 triliun pada APBD Perubahan harus disesuaikan kembali menjadi sekitar Rp27,2 triliun. Di sisi lain, Pemprov Jabar masih memikul kewajiban pembayaran program eksisting senilai kurang lebih Rp2,1 triliun yang sudah berkontrak.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada program pembangunan. Kang Joker meminta Pemprov Jabar memprioritaskan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sektor esensial seperti subsidi pertanian, nelayan, UMKM, dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa harus menjadi prioritas yang dilindungi, bukan dikorbankan,” katanya.
Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan Pemprov Jabar dan DPRD untuk melakukan rasionalisasi belanja secara selektif, menunda proyek non-urgent, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada skema utang.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Pemprov Jabar dan DPRD terkait penolakan rekomendasi pinjaman tersebut serta langkah penyesuaian belanja masih dinantikan untuk melengkapi pemberitaan.*Red*
















Komentar