Kompas 1,asia
SUBULUSSALAM — Beredarnya dokumen tertanggal 5 Oktober 2026 yang mengatasnamakan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam namun dipastikan bukan surat resmi, dinilai bukan persoalan administrasi biasa. Syahrul, dari Persaudaraan Pembela Tanah Air (PETIR) Kota Subulussalam, mendesak agar asal-usul draf tersebut segera ditelusuri secara serius karena berpotensi menyeret nama dan kewibawaan Sekda Kota Subulussalam Asrul Assani.
PETIR menilai, jika draf tersebut sengaja dikonsep atau diedarkan oleh oknum internal untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, maka persoalannya sudah menyentuh integritas birokrasi. Terlebih Sekda sendiri telah menegaskan tidak pernah menandatangani surat koreksi tersebut, sementara Kabag Umum menyatakan tidak pernah memerintahkan staf membuatnya.
“Jangan sampai ada staf yang justru menjebak pimpinannya sendiri. Kalau benar ada unsur kesengajaan, ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, tetapi tindakan yang berbahaya terhadap wibawa pemerintahan,” tegas Syahrul PETIR. Ia meminta Sekda dan pejabat berwenang melakukan pemeriksaan terhadap proses penyusunan, verifikasi, penyimpanan dan beredarnya draf tersebut, termasuk siapa yang membuat dan atas perintah siapa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan ASN dalam tindakan yang disengaja dan melanggar disiplin, maka harus dijatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk di mutasi segera apabila memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam lingkungan kerja. “Jangan hanya staf yang lemah yang mudah dikenai sanksi. Siapa pun harus diperlakukan sama jika terbukti melakukan pelanggaran,” katanya.
Jika oknum tenaga PPPK, PETIR meminta Pemkot tidak sungkan apabila terbukti ada pelanggaran berat sesuai ketentuan kepegawaian dan perjanjian kerja, maka konsekuensinya harus diberikan secara tegas, termasuk tidak diperpanjangnya perjanjian kerja, “Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kalau benar ada upaya menjebak pimpinan dari dalam, jangan dibiarkan. Pemerintahan tidak boleh dirusak oleh ulah oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tandas Syahrul PETIR Kota Subulussalam.
Ramona
Kompas1,asia
















Komentar