Kompas, 1,asia
SUBULUSSALAM â Persaudaraan Pembela Tanah Air (PETIR) Kota Subulussalam mendesak Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam segera mengusut dugaan kejanggalan dokumen yang berkaitan dengan konflik lahan Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib. Syahrul dari PETIR menilai, persoalan ini harus ditangani serius karena menyangkut keabsahan dokumen pertanahan sekaligus beredarnya surat tertanggal 5 Oktober 2026 yang mengatasnamakan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Terlebih, Sekda Asrul Assani disebut telah menyatakan tidak pernah menandatangani surat koreksi tersebut.
Sorotan PETIR mengarah pada sejumlah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang disebut bertanggal bermacam-macam pada bulan Oktober, November, dan Desember 2009, tetapi menggunakan nama dan tanda tangan Juwadi sebagai kepala kampong. Berdasarkan kronologi yang disampaikan, Juwadi memperoleh SK pengangkatan pada 31 Desember 2009 dan baru dilantik pada 3 Maret 2010. Sementara itu, jabatan Pjs. Kepala Kampong Lae Saga pada masa tersebut disebut diemban oleh Hanjung Pinem. Perbedaan waktu ini menimbulkan pertanyaan serius yang harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen asli dan arsip pemerintahan.
âKalau benar terdapat SKT yang ditandatangani atas nama seseorang sebelum yang bersangkutan resmi menjabat, siapa yang membuatnya, siapa yang menandatangani, dan atas dasar apa dokumen itu diterbitkan? Ini harus dibuka secara terang, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan,â tegas Syahrul. Menurut PETIR, kejanggalan tanggal tersebut belum dengan sendirinya membuktikan pemalsuan, tetapi cukup menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan resmi guna memastikan keaslian, proses penerbitan, serta pihak yang bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
PETIR juga meminta penelusuran terhadap kemungkinan hubungan antara persoalan dokumen Lae Saga dan surat tertanggal 5 Oktober 2026 yang mengatasnamakan Setdako Subulussalam. Seorang staf berinisial S yang disebut berstatus PPPK menjadi pihak yang diminta klarifikasi apabila terdapat bukti yang menghubungkannya dengan penyusunan atau peredaran surat tersebut. âJangan sampai ada dokumen yang digunakan untuk menyesatkan pimpinan atau menyeret nama Sekda ke dalam persoalan yang tidak pernah disetujuinya. ujarnya.
PETIR mendesak Wali Kota dan Sekda segera memerintahkan pemeriksaan internal, mengamankan dokumen asli, menelusuri riwayat pembuatan surat, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait. Apabila ditemukan bukti awal dugaan pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya, PETIR meminta persoalan itu dilaporkan kepada Polres Subulussalam untuk diproses sesuai hukum. Jika staf yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, sanksi kepegawaian harus dijatuhkan berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk ketentuan khusus bagi PPPK. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelanggaran.
âWali Kota dan Sekda jangan membiarkan persoalan ini menggantung. Buka fakta, periksa semua pihak, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan dokumen atau kewenangan. Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan secara terbuka agar tidak muncul fitnah. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ditutup-tutupi hanya karena melibatkan orang dalam. Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Subulussalam harus dijaga melalui transparansi dan penegakan aturan,â tutup Syahrul dari PETIR Kota Subulussalam.
Ramona
Kompas 1,asia














Komentar