Lampung Utara — KOMPAS1.Asia
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Lampung. Proses pengawasan tersebut diawali dengan Entry Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Siger, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, itu dipimpin Bupati Lampung Utara melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mat Soleh, M.Pd. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan pembinaan sekaligus evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemkab Lampung Utara.
Tim Inspektorat Provinsi Lampung turut hadir dalam kegiatan tersebut dan dipimpin Inspektur Pembantu (Irban) III. Dalam sambutannya, Mat Soleh menyampaikan permohonan maaf Bupati Lampung Utara yang tidak dapat hadir karena menjalankan tugas lain pada waktu yang bersamaan. Sementara Sekretaris Daerah juga berhalangan hadir lantaran tengah melakukan monitoring selter 11 jabatan pimpinan tinggi pratama.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Membacakan sambutan tertulis Bupati Lampung Utara, Mat Soleh menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya temuan hasil pemeriksaan maupun jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana hasil pemeriksaan tersebut mampu ditindaklanjuti dan menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, setiap temuan tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan.
“Temuan pemeriksaan hendaknya dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Rekomendasi hendaknya dimaknai sebagai petunjuk perbaikan. Dan setiap proses evaluasi hendaknya menjadi pijakan untuk melangkah lebih baik pada masa yang akan datang,” ujar Mat Soleh membacakan sambutan Bupati.
Pemkab Lampung Utara, lanjutnya, menyambut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut secara terbuka. Pemerintah daerah memandang proses pengawasan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini dengan penuh keterbukaan dan harapan. Sebab, bagi kami, pembinaan dan pengawasan bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri dan melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur RSUD H.M. Ryacudu beserta jajaran kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan menjadi bagian bersama dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara.
Editor wep / Kompas1.Asia
















Komentar