Opini Boleh, Asal Tidak Fitnah: Menjaga Jempol dari Dosa Digital*

- Penulis

Senin, 12 Oktober 2026 - 00:27 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Kompas1.asia
Oleh: Idat Mustari**

Peristiwa hukum sehari-hari adalah hal biasa. Namun, narasi ini seketika berubah menjadi luar biasa. Terutama ketika menyeret nama tokoh publik, seperti selebritas atau politisi. Daya tariknya pun akan berlipat ganda terutama jika figur tersebut adalah seorang kepala daerah.

Sayangnya, di era digital saat ini, kasus hukum pejabat sering kehilangan objektivitas. Persoalan tidak lagi murni diselesaikan di ruang sidang. Kasus hukum kini bergeser menjadi komoditas politik yang riuh di media sosial.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Momentum ini kerap dijadikan senjata pamungkas oleh para pembenci. Baik dari lawan politik maupun mereka yang berseberangan. Tujuannya jelas: melakukan pembunuhan karakter (character assassination).

Media sosial telah mengubah cara orang mengonsumsi informasi. Kasus hukum kepala daerah selalu menempati kasta tertinggi dalam statistik tayangan digital. Mengapa? Karena figur publik adalah bahan paling empuk untuk digoreng menjadi konten pembingkaian (framing) negatif.

Akibatnya, netizen begitu mudah melemparkan komentar buruk. Mereka menjatuhkan dan menghakimi seseorang, bahkan sebelum ketukan palu hakim diputuskan.

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sering kali lenyap. Asas itu digantikan oleh praduga bersalah demi memuaskan rasa kebencian. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan. Hukum telah berubah menjadi panggung hiburan untuk menjatuhkan sesama.

Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Saat dikuasai amarah, mata seseorang hanya akan mencari keburukan dari orang yang dibencinya. Sebaliknya, saat sedang senang, ia hanya akan melihat kebaikan dari orang yang disenanginya.

Buku The Verbally Abusive Relationship menuliskan pesan pembuka yang sangat mendalam:

” _Jika engkau tidak suka kepada seseorang, cara ia mengangkat sendoknya saja akan membuatmu tersinggung. Namun jika engkau suka kepada seseorang, sekiranya piring dilemparkan ke pangkuanmu, engkau akan tertawa gembira.”_

Bagi sebagian besar netizen, menghujat kepala daerah yang tersandung kasus terasa lumrah. Tindakan itu bahkan sering dianggap sebagai bentuk “kritik”. Padahal, batas antara kritik kebijakan dan pembunuhan personal sangatlah tegas.

Dalam sudut pandang Islam, fenomena ini adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Tindakan ini sangat dilarang. Kita sering lupa bahwa dosa digital mengalir deras seiring tombol share atau send yang kita tekan.

Rasulullah SAW secara tegas mengingatkan konsekuensi spiritual yang sangat berat bagi pelaku ghibah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

“ _Barang siapa yang mempergunjingkan seorang muslim baik lelaki maupun perempuan, Allah tidak akan menerima shalat dan shaumnya (puasanya) selama empat puluh hari empat puluh malam sampai orang yang dipergunjingkan itu memaafkannya.”_

Bayangkan betapa ruginya kita. Pahala ibadah yang dibangun dengan susah payah bisa lenyap begitu saja. Semua hanya karena ketikan jempol yang tidak terjaga di kolom komentar.

Terlebih lagi, meminta maaf kepada orang yang telah kita fitnah di media sosial adalah hal yang hampir mustahil. Narasi negatif tersebut sudah telanjur menyebar liar ke ribuan kepala.

Mengkritik kebijakan kepala daerah adalah hak kita. Bahkan, itu adalah kewajiban setiap orang sebagai warga negara.

Namun, menyebarkan fitnah dan melakukan framing jahat adalah tindakan yang keliru. Menghujat personal tanpa tahu masalah yang sebenarnya adalah kesalahan besar—baik secara hukum positif maupun hukum agama.

Sebagai masyarakat digital yang cerdas, kita harus mampu menyaring informasi. Kita perlu memisahkan mana proses penegakan hukum yang objektif, dan mana provokasi yang ditunggangi kebencian.

Boleh saja beropini. Namun, pastikan opini tersebut berbasis fakta, bukan kebencian atau fitnah yang justru merusak diri sendiri.

**Pengamat Sosial dan Keagamaan

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi
Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026
Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh
KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA
POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN
BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara
Bupati Monadi Lantik Mensediar Rusli, Tantangan Baru Menanti Perumda Tirta Sakti
*RIBUAN JEMAAH PADATI TABLIG AKBAR MAULID NABI DI POLRESTA BANDUNG, KAPOLRESTA DAN BUPATI BANDUNG HADIR BERI SAMBUTAN*
Berita ini 8 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 00:34 WIB

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi

Minggu, 15 November 2026 - 14:26 WIB

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026

Minggu, 15 November 2026 - 08:48 WIB

Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh

Minggu, 15 November 2026 - 07:17 WIB

POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN

Minggu, 15 November 2026 - 06:21 WIB

BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara

Berita Terbaru