Mengaku Dosen UIN Bandung, Anggi Dermawan Pimpin Demo di Dishub hingga Kejati Jabar, Etika Akademisi Disorot

- Penulis

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 05:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

*BANDUNG* Kompas1.asia
Nama Anggi Dermawan, http://M.Pd., menjadi sorotan dalam rangkaian aksi demonstrasi yang mempersoalkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat.

Anggi, yang mencantumkan identitas sebagai dosen UIN Bandung, memimpin aksi massa di Kantor Dishub Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (5/10/2026). Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat pada Kamis (8/10/2026).

Keterlibatan sosok yang mengaku dosen tersebut memunculkan diskusi mengenai batas antara kebebasan menyampaikan pendapat, aktivitas organisasi masyarakat, dan tanggung jawab profesi akademisi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintahan Bangsa Indonesia (AMPPIBI) itu menyoroti dugaan penyimpangan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan CCTV _Traffic Counting_ di lingkungan Dishub Jabar.

*Cantumkan Sendiri Identitas Dosen UIN Bandung*

Identitas Anggi sebagai dosen bukan berasal dari penyebutan pihak lain. Dalam dokumen berkop AMPPIBI, nama Anggi Dermawan, http://M.Pd., tercantum sebagai penulis.

Tepat di bawah namanya, terdapat keterangan:

_”Dosen UIN Bandung, Pengamat Kebijakan Publik / Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia.”_

Dengan demikian, penyebutan identitas dosen memiliki dasar dokumenter berupa pencantuman dalam dokumen organisasi itu sendiri.

Meski begitu, pencantuman identitas tersebut belum merupakan konfirmasi resmi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai status kepegawaian yang bersangkutan saat ini.

*Pimpin Aksi di Dishub Jabar pada 5 Oktober*

Pada Senin (5/10/2026), puluhan massa AMPPIBI mendatangi Kantor Dishub Jabar. Aksi yang dipimpin Anggi tersebut menuntut keterbukaan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu persoalan yang disorot adalah pengadaan CCTV _Traffic Counting_ dan proyek PJU. Massa mempertanyakan mekanisme pengadaan, spesifikasi teknis, nilai anggaran, serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Aksi berlangsung singkat, namun kelompok tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum.

Sebelum aksi lanjutan, Anggi juga menyampaikan rencana demonstrasi di sejumlah lokasi, termasuk Dishub Jabar, Rumah Dinas Gubernur Jabar, dan Kejati Jabar.

*Aksi Berlanjut ke Kejati Jabar*

Pada Kamis (8/10/2026), rangkaian demonstrasi berlanjut di Kantor Kejati Jabar. Berbeda dengan rencana awal yang mencantumkan beberapa lokasi, aksi pada hari itu hanya berlangsung di Kejati Jabar dan tidak kembali dilakukan di Kantor Dishub.

Perkembangan ini menunjukkan tuntutan kelompok demonstran kini diarahkan kepada institusi penegak hukum. Namun, aksi di kantor kejaksaan perlu dibedakan dengan penyerahan laporan resmi yang diterima dan diregistrasi oleh aparat penegak hukum.

*Dosen Pimpin Unjuk Rasa, Boleh atau Melanggar Etik?*

Keterlibatan Anggi membuka pertanyaan mengenai aturan yang mengikat dosen ketika melakukan demonstrasi di luar lingkungan perguruan tinggi.

Secara konstitusional, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dengan demikian, profesi dosen tidak otomatis menghilangkan hak seseorang untuk mengikuti atau memimpin demonstrasi.

Namun, hak demonstrasi sebagai warga negara berbeda dengan kebebasan akademik yang melekat pada profesi dosen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur kebebasan akademik dalam konteks pelaksanaan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara demonstrasi yang dilakukan sebagai pengurus organisasi masyarakat pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak konstitusional sebagai warga negara. Keduanya tidak dapat disamakan.

*Identitas Akademisi Membawa Tanggung Jawab Profesional*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dalam menjalankan profesinya, dosen berkewajiban menjunjung nilai akademik, integritas, dan tanggung jawab keilmuan.

Karena itu, ketika seseorang mencantumkan identitas dosen dalam aktivitas organisasi masyarakat, muncul pertanyaan mengenai kapasitas yang digunakan. Apakah yang bersangkutan bertindak sebagai akademisi, pengamat kebijakan publik, pengurus LSM, atau warga negara secara pribadi?

Pembedaan tersebut diperlukan agar publik tidak menganggap seluruh pernyataan yang bersangkutan sebagai sikap resmi universitas tempatnya bekerja.

Identitas akademik juga tidak dapat dijadikan pengganti bukti ketika menyampaikan dugaan pelanggaran hukum. Sebaliknya, profesi dosen tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membatasi kritik yang sah terhadap pemerintah. Penilaian etik harus bertumpu pada tindakan konkret dan aturan yang berlaku, bukan sekadar pada keikutsertaan seseorang dalam demonstrasi.

*Dishub Jabar Beri Penjelasan Pengadaan CCTV*

Sementara itu, Dishub Jabar telah memberikan tanggapan terkait proyek CCTV _Traffic Counting_ yang dipersoalkan.

Humas Dishub Jabar, Ade Suryana, memastikan seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Dishub Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh tahapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya,” ujar Ade.

Menurut Ade, pada 2024 Dishub Jabar melakukan pengadaan 50 unit CCTV _Traffic Counting_ yang tersebar di 26 lokasi. Pemilihan penyedia dilakukan melalui mekanisme _E-Purchasing_ pada Katalog Elektronik atau _E-Catalogue_.

Pada 2025, Dishub menyatakan tidak melakukan pengadaan CCTV. Sementara pada 2026, kegiatan yang dilaksanakan berupa jasa pengelolaan layanan CCTV _Traffic Counting_ dengan sistem _managed service_ untuk 100 lokasi.

Pagu anggarannya mencapai Rp26.307.000.000. Pengadaan dilakukan melalui _E-Purchasing_ dengan metode mini kompetisi setelah proses _market sounding_. Hasilnya, nilai kontrak ditetapkan sebesar Rp23.376.600.000. Dengan demikian, terdapat selisih Rp2.930.400.000 antara pagu anggaran dan nilai kontrak.

“Pengadaan ini saat ini masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan,” kata Ade.

Dishub Jabar menegaskan proses pengadaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang diperbolehkan dalam regulasi pemerintah. Namun, keterangan tersebut merupakan penjelasan pihak instansi. Pemeriksaan independen terhadap dokumen dan pelaksanaan kontrak tetap diperlukan apabila terdapat dugaan penyimpangan yang didukung bukti.*Red*

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi
Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026
Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh
KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA
POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN
BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara
Bupati Monadi Lantik Mensediar Rusli, Tantangan Baru Menanti Perumda Tirta Sakti
*RIBUAN JEMAAH PADATI TABLIG AKBAR MAULID NABI DI POLRESTA BANDUNG, KAPOLRESTA DAN BUPATI BANDUNG HADIR BERI SAMBUTAN*
Berita ini 10 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 00:34 WIB

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi

Minggu, 15 November 2026 - 14:26 WIB

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026

Minggu, 15 November 2026 - 08:48 WIB

Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh

Minggu, 15 November 2026 - 08:06 WIB

KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA

Minggu, 15 November 2026 - 06:21 WIB

BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara

Berita Terbaru