JAKARTA –Media Kompas1.asia
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Yassierli, menjadi sorotan terkait isu perlindungan hak-hak pekerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan perusahaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi hal penting agar pekerja mendapatkan kepastian hukum, keadilan, serta hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekerja merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Isu mengenai masa kerja pekerja, termasuk pekerja yang telah mengabdi selama empat tahun atau lebih, perlu mendapatkan perhatian serius. Masa kerja yang panjang menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat hubungan industrial, tetapi bukan berarti pekerja otomatis tidak dapat terkena PHK. Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada status hubungan kerja, alasan PHK, dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
PERUSAHAAN WAJIB MEMATUHI ATURAN KETENAGAKERJAAN
Dalam hubungan industrial, perusahaan dan pekerja sama-sama memiliki hak serta kewajiban. Perusahaan memang mempunyai kewenangan mengelola kegiatan usaha, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak pekerja.
Pemutusan hubungan kerja tidak seharusnya dilakukan secara sewenang-wenang. Prosesnya wajib mengikuti ketentuan hukum, termasuk mekanisme pemberitahuan, perundingan apabila terjadi perselisihan, serta pemenuhan hak pekerja sesuai dengan alasan dan ketentuan PHK.
Pekerja yang mengalami PHK dan merasa haknya tidak dipenuhi dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur yang telah diatur oleh pemerintah.
PEKERJA BERHAK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM
Perlindungan tenaga kerja bukan hanya menyangkut upah, tetapi juga kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, hak atas kompensasi, dan perlakuan yang adil di tempat kerja.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan. Pengawasan tersebut penting agar pekerja tidak menjadi pihak yang dirugikan ketika menghadapi persoalan hubungan kerja.
Di sisi lain, perusahaan juga berhak mengambil langkah penyesuaian tenaga kerja sepanjang memiliki dasar yang sah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
CATATAN HUKUM
Ketentuan mengenai PHK di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai perjanjian kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja beserta hak-hak pekerja yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.
Perlu ditegaskan bahwa belum dapat dipastikan adanya aturan umum yang secara otomatis melarang perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja hanya karena pekerja tersebut telah bekerja selama empat tahun. Ketentuan mengenai masa kerja harus dibedakan dari ketentuan mengenai status kontrak, berakhirnya perjanjian kerja, dan prosedur PHK.
Masyarakat dan para pekerja diharapkan memahami hak-haknya serta tidak ragu mencari pendampingan dari dinas ketenagakerjaan apabila menghadapi persoalan hubungan industrial.
PENUTUP
Perlindungan pekerja merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang adil dan harmonis. Perusahaan diharapkan menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, sedangkan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap hak pekerja terlindungi sesuai dengan hukum.
Jangan sampai pekerja yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pengabdiannya justru kehilangan hak-haknya akibat proses pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan.
( Korwil )
















Komentar