Kompas.1. Asia.
Pemerintah Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) tahap III untuk membahas rencana tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD). Berlangsung di Gd Serbaguna Desa, Rabu (21/10/26 ).
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari musyawarah sebelumnya yang telah membahas rencana pemanfaatan TKD serta proses pencarian tanah pengganti yang akan diterima Pemerintah Desa.
Musdes III ini difokuskan pada kesepakatan akhir mengenai tukar menukar TKD, mulai dari penentuan lokasi tanah pengganti, luas tanah, batas-batas tanah, nilai kesepakatan, hingga mekanisme administrasi dan legalitas pengalihan hak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, tokoh masyarakat, , serta warga menjadi bukti bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara musyawarah, terbuka, dan mengutamakan kepentingan bersama.
Kepala Desa Malakasari, Kiki Hanepi, S.Sy. menjelaskan bahwa tukar menukar TKD bukan sekadar proses pengalihan aset desa, melainkan upaya strategis untuk mengoptimalkan aset desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
TKD, yang ada saat ini dinilai perlu untuk pembangunan KDMP dan sekolah SMPN Baleendah, menjadi bagian penting dalam upaya penyediaan sarana pendidikan bagi generasi muda di wilayah desa.
Pemerintah Desa menegaskan bahwa tanah pengganti yang diusulkan telah melalui proses pencarian dan kajian oleh panitia yang dibentuk pada musyawarah sebelumnya. Tanah pengganti tersebut dipilih dengan mempertimbangkan lokasi, luas, legalitas, aksesibilitas, serta potensi pemanfaatan di masa depan. Prinsip utamanya adalah tanah pengganti harus memberikan nilai yang setara, bahkan lebih menguntungkan bagi Desa Malakasari dibandingkan tanah yang akan dilepaskan.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Malakasari Didin Hormanudin menyampaikan bahwa BPD mendukung rencana tukar menukar TKD selama prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan, termasuk pengumuman hasil musyawarah, penyampaian dokumen tanah, serta pengawasan penggunaan aset desa setelah proses tukar menukar selesai.
Melalui Musdes III, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan persetujuan terkait rencana tukar menukar. Beberapa hal yang menjadi perhatian peserta musyawarah meliputi kejelasan status sertifikat tanah pengganti, kesesuaian luas tanah, batas wilayah, akses jalan, serta rencana pemanfaatan tanah pengganti oleh Pemerintah Desa.
Pemerintah Desa berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan penjelasan yang lengkap agar tidak ada keraguan di tengah masyarakat.
Hasil musyawarah ini kemudian dituangkan dalam berita acara Musdes III sebagai dasar penyusunan dokumen permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas desa. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan melalui jenjang pemerintahan, mulai dari Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai prosedur pengelolaan aset desa.
Kepala Desa Malakasari berharap proses tukar menukar TKD dapat segera terwujud sehingga Desa Malakasari memiliki aset tanah yang lebih strategis dan produktif. Tanah pengganti diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Tukar menukar tanah kas desa ini kami lakukan demi kepentingan bersama. Kami ingin aset desa tidak hanya menjadi tanah yang terbengkalai, tetapi dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan warga Desa Malakasari,” ungkap Kepala Desa Malakasari.
Ia juga berterima kasih kepada BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan seluruh warga yang telah hadir serta memberikan dukungan dalam musyawarah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari semangat gotong royong dan kesediaan masyarakat untuk mengambil keputusan bersama.
PemDesa berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, serta me
















Komentar