Lelucon ‘Lapas Staycation’*

- Penulis

Senin, 28 September 2026 - 08:27 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Kompas 1.asia
Oleh: Idat Mustari**

Bagi masyarakat awam, kata “penjara” selalu berkelindan dengan bayangan sebuah ruangan sempit yang dingin, jeruji besi yang kaku, suasana pengap, dan hilangnya kebebasan. Secara historis, seperti dalam sistem Pennsylvania, penjara memang dirancang untuk mengisolasi pelaku kejahatan dalam nestapa agar muncul efek jera. Tak ada satu pun orang waras yang bercita-cita ingin menghuni tempat seperti itu.

Namun, bayangan seram tentang penjara itu seketika sirna dan berganti dengan rasa ironi yang mendalam. Publik kembali dihentak oleh temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam sidak tersebut, ditemukan klaster hunian mewah lengkap dengan fasilitas layaknya apartemen yang diduga kuat dihuni oleh “warga binaan” berduit.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fenomena “Lapas Staycation” ini bukanlah barang baru. Jika kita menilik ke belakang, catatan kelam ini terus berulang; mulai dari skandal fasilitas mewah di Lapas Cipinang pada 2013, hingga puncaknya di Lapas Sukamiskin pada 2018 yang sempat mengguncang dunia peradilan kita.

Berulangnya kasus ini menjadi bukti nyata adanya penyakit kronis dan sistemik dalam tubuh pemasyarakatan kita. Lapas, yang secara filosofis merupakan tempat untuk membina dan menyadarkan para pelaku kejahatan agar kembali menjadi warga negara yang baik, kini bergeser maknanya menjadi ajang bisnis komodifikasi fasilitas.

Dampak dari fenomena ini sangat merusak. Pertama, ia secara telanjang mencederai rasa keadilan publik. Ada diskriminasi hukum yang sangat kasat mata. Narapidana kasus korupsi yang telah merampok uang negara—dan ironisnya masih memiliki kekuatan finansial yang besar—bisa menikmati fasilitas hotel berbintang di dalam penjara. Sementara itu, narapidana kasus pidana umum yang tidak memiliki uang harus berdesakan di dalam sel yang melebihi kapasitas (overcapacity).

Kedua, esensi dari pemidanaan itu sendiri menjadi hilang. Bagaimana mungkin efek jera bisa terwujud jika hukuman kurungan berubah menjadi ajang liburan yang nyaman? Hilangnya kemerdekaan yang seharusnya menjadi esensi hukuman, justru disiasati dengan transaksi jual-beli fasilitas. Alih-alih bertobat, para koruptor berkantong tebal ini justru bisa mengendalikan kenyamanan hidup mereka dari balik jeruji.

Fenomena lapas mewah tidak boleh lagi dianggap sebagai ulah “oknum” semata, melainkan buah dari lemahnya sistem pengawasan internal dan runtuhnya integritas moral petugas pemasyarakatan. Jika praktik suap-menyuap fasilitas ini terus dibiarkan, maka penjara hanya akan menjadi tempat hukuman bagi masyarakat miskin. Sedangkan bagi yang kaya, lapas hanyalah tempat berpindah tidur dengan fasilitas eksklusif yang bisa dibeli.

Oleh karena itu, jika reformasi total di tubuh pemasyarakatan hanya menjadi slogan tanpa nyali, jangan salahkan publik jika nanti menganggap lapas bukan lagi instrumen penegakan hukum. Lapas akan dinilai tak lebih dari bisnis perhotelan gaya baru dengan konsep security super ketat, di mana para koruptor bisa check-in kapan saja.

Ketika ketegasan hukum terus-menerus kalah oleh tebalnya dompet narapidana, maka keadilan di negeri ini hanyalah komoditas yang siap dilelang kepada penawar tertinggi. Jika sandiwara hukum ini terus dipertontonkan, jangan kaget jika masyarakat pada akhirnya serentak berteriak: “Kami muak dengan segala kedustaan ini!”

**Advokat

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026
Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh
KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA
POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN
BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara
Bupati Monadi Lantik Mensediar Rusli, Tantangan Baru Menanti Perumda Tirta Sakti
*RIBUAN JEMAAH PADATI TABLIG AKBAR MAULID NABI DI POLRESTA BANDUNG, KAPOLRESTA DAN BUPATI BANDUNG HADIR BERI SAMBUTAN*
Tim Kementerian PU, Kemensos dan Satgas RR Tinjau Langsung Titik Banjir Lae Souraya di Kota Subulussalam
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:26 WIB

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026

Minggu, 15 November 2026 - 08:48 WIB

Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh

Minggu, 15 November 2026 - 08:06 WIB

KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA

Minggu, 15 November 2026 - 07:17 WIB

POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN

Minggu, 15 November 2026 - 06:21 WIB

BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara

Berita Terbaru