Bandung Kompas1.asia
Kepala Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Ismawanto Somantri, S.H.,S.IP.
Memberikan pandangan menyikapi dinamika hukum yang sedang berlangsung terkait kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Kabupaten Bandung yang melibatkan unsur pimpinan daerah
Tentunya saya selaku Kepala Desa dalam memberikan komentar harus dengan bijak yang senantiasa memegang prinsip keobjektifan dan kehati-hatian dalam setiap langkah pemikiran saya. Ketika melihat peristiwa tersebut, tidak terburu-buru menarik kesimpulan semata-mata dari informasi yang beredar di ruang publik yang seakan kesan ingin menjatuhkan ke ranah personal sepihak dan tidak akan terbawa arus ramai di media yang terkesan mulai menyerang personal apalagi terkesan mulai menjurus kearah politik, melainkan harus berupaya memahami peristiwa itu secara menyeluruh, membedakan dengan cermat antara status saksi dan tersangka, serta menyadari bahwa putusan kebenaran adalah hak tunggal lembaga peradilan yang berwenang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
Hal yang paling mendasar bukanlah sekadar mencari siapa yang bersalah, melainkan menemukan akar permasalahan dalam sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam hal mendengar, sikap yang diambil adalah keterbukaan yang seimbang terhadap berbagai perspektif yang muncul, baik dari proses hukum yang sedang berjalan, dari pihak yang merasa dirugikan, maupun dari penjelasan pemerintah daerah.
Saya memahami bahwa kebenaran yang utuh hanya dapat terbangun ketika setiap pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan keterangannya, dan bahwa kebijaksanaan pemimpin diuji dari kemampuannya menahan diri agar tidak dipengaruhi oleh arus opini publik yang cenderung emosional.
Saat memperhatikan peristiwa tersebut terjadi di Pemerintah daerah melibatkan Bapak Bupati, perhatian saya tidak terhenti pada siapa yang terlibat, tetapi diarahkan pada pembelajaran sistemik yang dapat diambil hikmah baik bagimana pengelolaan keuangan di tingkat desa harus betul betul baik dengan adanya pengawasan yang melelat, pentingnya mekanisme pengawasan yang berlapis, transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan aset dan keuangan, serta kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab antar organ pengelola.
Kasus itu bukan sekadar berita di tingkat kabupaten, melainkan sebuah peringatan dini bahwa celah ketidakjujuran dapat muncul di mana pun jika prinsip akuntabilitas tidak ditegakkan secara konsisten.
Memandang kasus itu bukan sebagai bahan perpecahan di tengah masyarakat, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah rakyat, dan bahwa proses hukum yang berjalan harus dihormati demi tegaknya keadilan tanpa pandang bulu.
Lebih dari itu, harus dipahami bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dibangun bukan melalui kata-kata yang indah, melainkan melalui pengelolaan sumber daya rakyat yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok maupun pribadi.
Selaku Kepala Desa memberikan Pendapat Konstruktif.
Berdasarkan pengamatan pengamatan yang saya lihat diberbagai Media.
Bahwa kasus PT BDS merupakan cermin penting adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi pada seluruh lembaga pengelola keuangan daerah, termasuk BUMD maupun sebagai pembelajaran lembaga di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan. Keterlibatan dana publik yang bersumber dari masyarakat menempatkan setiap pengelolaan keuangan tersebut pada posisi yang harus senantiasa berada di bawah pengawasan kolektif dan akuntabilitas yang ketat. Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada proses hukum semata, tetapi harus diikuti dengan pembenahan sistem yang menyeluruh agar potensi kerugian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kasus BDS itupun sebagai cermin yang mendoro
Kasus BDS itupun sebagai cermin yang mendorong agar peningkatan transparansi laporan keuangan dan kinerja seluruh badan usaha seperti halnya di desa, sehingga setiap warga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perputaran dana, kebijakan, dan hasil yang dicapai secara terbuka dan akuntabel serta memperkuat fungsi pengawasan yang independen dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memantau pengelolaan aset dan keuangan publik, tidak hanya bergantung pada pengawasan internal semata, guna menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Kasus termaksud sebagai bahan pembelajaran bersama di tingkat pemerintahan desa, dengan secara berkala melakukan evaluasi sistem pengelolaan keuangan dan memperbarui kebijakan internal yang diperlukan guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selanjutnya selaku kepala desa mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan hingga tuntas dengan mengharapkan hasil yang objektif dan adil, serta memastikan pada akhirnya mana yang salah dan benar.
Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan.
Hindari emosional semua pihak dalam melihat dan menyikapi kasus yang sedang berjalan. ***
Dany
















Komentar