*BANDUNG – Kompas1.asia*
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022-2025.
Penahanan dilakukan Rabu (21/10/2026) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap S selaku Ketua DPRD Indramayu dan I.H. selaku Plt. Sekretaris DPRD. Keduanya ditahan di Rutan Kelas I Bandung selama 20 hari, terhitung 21 Oktober hingga 9 November 2026.
Kronologis perkara, pada September 2021 Ketua DPRD (Tsk S) berinisiatif menaikkan pagu tunjangan perumahan dan transportasi untuk TA 2022 tanpa dokumen pendukung dan sebelum appraisal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Besaran yang ditetapkan yakni tunjangan perumahan Rp30 juta per bulan untuk Ketua, Rp28,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp27 juta untuk Anggota. Sedangkan tunjangan transportasi Rp25 juta untuk Ketua, Rp20 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp17 juta untuk Anggota.
Penilaian (appraisal) baru diperintahkan pada 30 November 2021. Pada 2023, evaluasi dilakukan dengan menunjuk KJPP Latief, Hanif dan Rekan. Namun Sekretaris DPRD (Tsk A.F.) diduga membuat surat yang ditandatangani Tsk S dengan melampirkan draf besaran tunjangan yang telah dinaikkan 15 persen dari hasil appraisal KJPP.
Kenaikan 15 persen tersebut untuk mengakomodasi PPh Pasal 21, yang seharusnya menjadi beban penerima tunjangan, bukan APBD.
Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jabar, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp18,7 miliar.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Primair Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, Subsidiair Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pada hari yang sama, penyidik memeriksa Tsk S dan Tsk I.H. selama kurang lebih enam jam. Sedangkan pemeriksaan terhadap Tsk A.F. ditunda karena penasihat hukum mengirimkan surat keterangan dokter.*Linggaraja/LS*
















Komentar