Kompas1asia
JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Usulan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran atas penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika cair yang dinilai semakin sulit dideteksi.
Permintaan itu disampaikan Suyudi saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor MUI Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyoroti perubahan modus peredaran narkotika yang tidak lagi terbatas pada bentuk padat, tetapi juga menggunakan cairan yang diduga disamarkan melalui perangkat rokok elektrik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Suyudi, cairan yang mengandung narkotika dapat menyerupai cairan vape biasa, termasuk dari segi kemasan dan aroma. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk mengenali produk yang berpotensi mengandung zat terlarang.
“BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Suyudi, sebagaimana diberitakan MUI Digital.
Narkotika Cair Jadi Perhatian
Kapolri mengungkapkan, modus penyelundupan narkotika melalui vape menjadi perhatian serius karena berpotensi menyasar masyarakat luas, termasuk generasi muda.
Ia menyoroti dugaan peredaran sabu cair dan ekstrak ganja cair yang disamarkan melalui perangkat rokok elektrik. Menurutnya, perkembangan modus tersebut membutuhkan langkah pencegahan yang lebih kuat, baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan sosial dan keagamaan.
Suyudi bahkan mengaitkan ancaman peredaran narkotika dengan fenomena proxy war atau perang terselubung. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap zat adiktif dapat membawa dampak serius bagi masyarakat dan masa depan bangsa.
Karena itu, Kapolri berharap MUI Pusat dapat mengkaji penerbitan fatwa atau rekomendasi keagamaan yang melarang penggunaan vape secara menyeluruh.
Ia juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang disebut telah mengambil sikap terkait pelarangan vape.
“Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kiai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang,” ujar Suyudi.
MUI Siap Membahas Usulan Kapolri
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan Kapolri melalui pembahasan yang mendalam.
MUI menilai persoalan penyalahgunaan vape perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ancaman narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kapolri saat kunjungan silaturahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Ni’am, sebagaimana dikutip dari keterangan MUI Digital pada Rabu (14/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan fatwa masih berada dalam tahap tindak lanjut dan pembahasan. Belum ada keterangan dalam sumber yang ditelusuri bahwa MUI Pusat telah menetapkan fatwa haram secara menyeluruh terhadap seluruh produk vape.
Usulan Larangan Total Menuai Perhatian
Wacana pelarangan vape secara menyeluruh juga memunculkan pembahasan mengenai batas antara perangkat rokok elektrik yang dijual secara legal dan penyalahgunaannya untuk mengedarkan narkotika.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, misalnya, mengingatkan agar pemberantasan narkotika tidak serta-merta berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjalankan bisnis vape secara legal.
Menurut Nasir, penanganan perlu membedakan perangkat vape sebagai produk dengan cairan terlarang yang dimasukkan ke dalamnya oleh pihak yang menyalahgunakannya. Ia mendorong penegakan hukum terhadap peredaran narkotika tanpa mengabaikan dampaknya terhadap usaha yang tidak terlibat tindak pidana.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai pelarangan vape tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan dan kesehatan, tetapi juga penegakan hukum serta dampak ekonomi.
Perlu Pengawasan dan Penegakan Hukum
Di tengah berkembangnya modus peredaran narkotika, pengawasan terhadap produk rokok elektrik menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Koordinasi antara Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kementerian terkait dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan produk tersebut.
Pemeriksaan terhadap cairan vape yang dicurigai mengandung narkotika juga menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana dan menelusuri jaringan pemasoknya.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap produk vape yang tidak jelas asal-usul maupun kandungannya serta tidak menggunakan cairan yang tidak diketahui komposisinya.
Permintaan Kapolri kepada MUI kini menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Keputusan mengenai fatwa selanjutnya berada pada mekanisme kajian dan penetapan MUI, sedangkan kebijakan pelarangan secara hukum memerlukan dasar serta keputusan dari otoritas pemerintah yang berwenang.
Wartawan Joepin
















Komentar