Kompas 1.asia
BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di seluruh lingkungan kepolisian wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jabar hingga seluruh Markas Kepolisian Resor (Mapolres) jajaran.
Larangan ini tidak hanya ditujukan kepada personel Polri, tetapi juga berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kepolisian serta masyarakat yang berkunjung ke kantor polisi.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Kapolri terkait larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan Polri yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolda Jabar Irjen Pol Hengki menegaskan seluruh kawasan markas kepolisian harus bebas dari aktivitas penggunaan vape.
“Saya tegaskan bahwa seluruh area Mapolda Jabar hingga Polres jajaran harus bersih dari penggunaan rokok elektrik atau vape. Aturan ini berlaku untuk seluruh personel Polri, ASN, hingga masyarakat yang berkunjung,” tegas Hengki, Senin (2/11/2026).
Menurut Hengki, kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan kerja kepolisian yang sehat dan profesional.
Sebagai aparat penegak hukum, personel kepolisian juga dituntut memberikan contoh kepada masyarakat dalam mematuhi setiap aturan yang berlaku.
“Sebagai aparat penegak hukum, kita harus memberikan contoh yang baik. Markas kepolisian adalah tempat pelayanan publik, sehingga kenyamanan dan kedisiplinan harus dijaga sepenuhnya,” ujarnya.
### Petugas Jaga Diminta Tegur Pengunjung
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Hengki menginstruksikan petugas keamanan di pintu masuk markas kepolisian agar melakukan pengawasan terhadap setiap pengunjung.
Apabila ditemukan masyarakat atau tamu yang menggunakan vape di lingkungan markas kepolisian, petugas diminta segera memberikan teguran serta meminta yang bersangkutan mematikan dan menyimpan perangkat rokok elektrik tersebut.
Pengawasan juga akan dilakukan terhadap seluruh personel kepolisian dan ASN di lingkungan Polda Jabar.
### Propam Siapkan Pengawasan dan Penindakan
Tidak hanya berlaku bagi pengunjung, larangan penggunaan vape juga mengikat seluruh anggota Polri dan ASN, termasuk ketika berada di luar lingkungan kerja atau saat tidak sedang menjalankan tugas kedinasan.
Untuk memastikan pelaksanaannya, Kapolda Jabar telah memerintahkan Kabid Propam Polda Jabar Kombes Pol Mochamad Yoris Maulana Yusuf Marzuki bersama seluruh jajaran Kasi Propam di tingkat Polres meningkatkan pengawasan.
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala maupun melalui inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan tidak ada anggota yang melanggar ketentuan.
Hengki menegaskan personel yang terbukti melanggar akan diproses sesuai ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri.
“Jika ada personel yang nekat melanggar, Kabid Propam akan melakukan penindakan tegas sesuai aturan disiplin dan kode etik Polri. Kebijakan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten di seluruh wilayah hukum Polda Jabar,” tegasnya.
### Polri Antisipasi Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika Cair
Secara nasional, larangan penggunaan vape di lingkungan Polri juga berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang menggunakan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi maupun peredaran.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, perkembangan modus peredaran narkotika kini tidak hanya menggunakan bentuk konvensional, tetapi juga telah merambah narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui cairan atau liquid vape.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah Etomidate, yang telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Senin (2/11/2026) menegaskan bahwa personel yang melanggar larangan penggunaan vape dapat dikenakan hukuman disiplin.
Bahkan, apabila ditemukan penggunaan vape yang mengandung narkotika, anggota yang bersangkutan dapat diproses secara pidana.
Dengan kebijakan tersebut, Polri berupaya memperkuat pengawasan internal sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.
Polda Jawa Barat memastikan aturan tersebut akan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah hukumnya, mulai dari Mapolda hingga seluruh Polres jajaran.Jurnalis Joepin
















Komentar