Kompas1.asia
Cibinong, Bogor — Senin, 5 Oktober 2026 — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan tegas ini diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusul penemuan bangunan apartemen mewah di lingkungan kawasan Lapas yang dinilai menyimpang dan melanggar aturan.
Konfirmasi Resmi
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Rudi Setiawan, membenarkan langsung pemberhentian tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Wisnu Hani Putranto telah resmi diberhentikan dari kepegawaian ASN,” ujar Komjen Pol Rudi Setiawan di hadapan awak media, Senin (5/10/2026).
17 Pejabat Dijatuhi Sanksi
Kasus ini tidak hanya menjatuhkan satu orang. Sebanyak 17 pejabat di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong menerima sanksi berjenjang:
– 1 orang diberhentikan dari kepegawaian — Wisnu Hani Putranto
– 5 orang dikenakan hukuman disiplin berat
– 11 orang dikenakan hukuman disiplin sedang
Dua Kepala Lapas — baik yang menjabat saat ini maupun mantan pejabat sebelumnya — sama-sama diperiksa dan dikenakan sanksi atas kelalaian maupun tanggung jawab terkait persoalan tersebut.
Awal Penemuan: Sidak Ombudsman
Kasus ini bermula saat Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk berdirinya bangunan apartemen mewah di lingkungan kawasan Lapas yang seharusnya tertutup dan terbatas.
Sebelum keputusan pemberhentian dijatuhkan, Kemenimipas lebih dulu menonaktifkan lima pejabat struktural untuk kepentingan pemeriksaan:
1. Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong — Wisnu Hani Putranto
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)
3. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana & Anak Didik (Kasi Binadik)
4. Kepala Seksi Keamanan & Ketertiban (Kasi Kamtib)
5. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)
Komitmen Pembersihan Institusi
Kemenimipas menegaskan tidak akan menoleransi penyimpangan apa pun di lingkungan satuan kerjanya. Tindakan tegas terhadap belasan pejabat ini menjadi bukti keseriusan pemerintah membersihkan praktik-praktik yang merusak citra pemasyarakatan dan menyalahgunakan wewenang.
“Kami periksa dan kami jatuhkan sanksi tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melanggar, harus bertanggung jawab,” tegas Rudi Setiawan.
Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti seluruh temuan dan memastikan pengelolaan Lapas kembali berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku
Aris p
















Komentar