JAKARTA, Kompas1.asia
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, sambil membawa map putih. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi, dan langsung menuju ruang pertemuan pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian membenarkan surat tersebut telah diterima. Menurut Muzani, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat itu, termasuk menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehari sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan draf surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Di sisi lain, DPR RI membatalkan Rapat Paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Salah satu agendanya adalah penyampaian usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wapres Gibran, yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Pembatalan itu diputuskan melalui Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Setjen DPR menyebut, “Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan.”
Latar belakang polemik ini adalah dua putusan peradilan. Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 disebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan SMA, dan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah.
Hingga berita ini dibuat, MPR belum mengumumkan keputusan resmi soal tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. MPR disebut memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru setelah proses konstitusional berjalan.
Reporter Haru udo asmoro
Komentar