Kompas 1, asia
SUBULUSSALAM — Suasana pemerintahan Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, kembali memanas. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kecurigaan mendalam terkait pengelolaan keuangan Desa Bangun Sari selama tahun anggaran 2025–2026 yang diduga dikuasai sepenuhnya oleh oknum tertentu, sementara Penjabat (PJ) Kepala Desa dinilai hanya berperan sebagai boneka semata.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun media dari para tokoh masyarakat setempat, pengendalian atas Anggaran Desa Bangun Sari diduga berada di tangan seorang oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPG) yang tak lain adalah kerabat dekat (ipar) dari PJ Kepala Desa. Tak hanya itu, posisi Bendahara Desa pun dijabat oleh istri dari oknum tersebut, yang dinilai masyarakat merupakan pengaturan struktur yang sengaja disusun agar aliran keuangan desa dapat dikuasai tanpa hambatan .
“PJ Kepala Desa ini ibarat boneka. Banyak warga bahkan tidak mengenal siapa sebenarnya PJ Kepala Desa Bangun Sari, karena yang mengatur segala urusan di desa ini bukan beliau,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan namanya dipublikasikan, Selasa (6/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kecurigaan masyarakat semakin menguat terkait mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTD) pada tahap terakhir yang dinilai tidak lazim dan berbeda dari kebiasaan pada periode-periode sebelumnya. Penyaluran yang seharusnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan justru berjalan tertutup, tanpa pendampingan dari unsur Muspika maupun dokumentasi yang memadai .
Masyarakat pun mempertanyakan sikap Inspektorat Kota Subulussalam yang dinilai seakan menutup mata atas berbagai kejanggalan pengelolaan anggaran yang terjadi. Warga meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa tahun 2025–2026, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Kami memohon kepada Inspektorat, jangan tinggal diam. Turunlah ke lapangan, temui kami para tokoh dan warga desa. Periksa apa saja yang digunakan dari anggaran tahun 2025 hingga 2026 ini. Jangan biarkan kezaliman ini terus berlanjut,” tegas tokoh masyarakat lainnya.
Warga pun berseru untuk tetap bersatu dan tidak terpecah belah demi mengungkap kebenaran serta memulihkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Semua pihak berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti secara profesional dan tidak ada pihak yang dilindungi, demi keadilan bagi seluruh warga Desa Bangun Sari.
Sampai berita ini diturunkan, upaya media untuk mengonfirmasi kepada pihak terkait belum mendapatkan tanggapan. Media akan terus memantau perkembangan perkara ini.
Kompas1.asia/ramona
















Komentar