Dana BOK Rp11,6 Miliar: AMPAS Minta Transparansi Pada 11 Puskesmas Kecamatan di Aceh Singkil

- Penulis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 08:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

‎ACEH SINGKIL kompas1.asia—
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) Sekjen AMPAS Rahman Syafii SH mempertanyakan transparansi, penggunaan, serta realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 11 Puskesmas Kecamatan yang disebut mencapai sekitar Rp12 miliar lebih. AMPAS menilai pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
‎
‎Dana BOK merupakan anggaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, kegiatan pencegahan penyakit, perbaikan gizi, serta penguatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.
‎
‎Rahman Syafii SH menegaskan bahwa pertanyaan mengenai anggaran ini bukan untuk menuduh pihak tertentu melakukan penyimpangan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai aturan dan tujuan program.
‎
‎Lima Pos Anggaran Menjadi Sorotan
‎
‎Berdasarkan rincian anggaran yang disampaikan, terdapat lima kelompok kegiatan yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak Puskesmas Singkil Utara.
‎
‎1. Peningkatan Layanan Kesehatan Sesuai Siklus Hidup — Rp 2.289.984000. AMPAS mempertanyakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, kelompok masyarakat penerima manfaat, capaian pelayanan, serta bukti realisasi anggarannya.
‎
‎2. Surveilans, Respons Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan — Rp2.354.683.000 Publik perlu mengetahui kegiatan pemantauan penyakit, penanganan kejadian penyakit, serta program kesehatan lingkungan yang telah dilaksanakan beserta hasil nyatanya.
‎
‎3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal — Rp 4.23.300.000 . Pos ini merupakan alokasi terbesar dalam rincian yang disampaikan. AMPAS meminta penjelasan mengenai sasaran penerima, jenis dan jumlah makanan tambahan, mekanisme pengadaan, distribusi, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana program tersebut mendukung perbaikan gizi penerima manfaat.
‎
‎4. Manajemen Puskesmas — Rp.905.650.000 Pihak puskesmas perlu menjelaskan komponen pembiayaan, kegiatan manajemen yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.
‎
‎5. Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) — Rp1.837.620.000 AMPAS meminta penjelasan mengenai dasar pemberian insentif, kriteria penerima, mekanisme pembayaran, serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa penyalurannya sesuai ketentuan.
‎
‎Jangan Hanya Berhenti pada Angka di Atas Kertas
‎
‎Menurut Sekjen AMPAS Rahman Syafii SH, besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan keterbukaan mengenai pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan atau seluruh dana telah direalisasikan.
‎
‎Karena itu, perlu ada kejelasan antara pagu anggaran, realisasi keuangan, realisasi fisik kegiatan, serta hasil pelayanan yang dicapai. Jika terdapat kegiatan yang belum terlaksana, realisasi yang belum mencapai target, atau perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan, hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi.
‎
‎Kami memandang bahwa transparansi bukan sekadar menyampaikan jumlah anggaran. Transparansi juga mencakup informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana proses belanja dilakukan, dan apa hasil yang diperoleh masyarakat dari anggaran tersebut.
‎
‎AMPAS Minta Penjelasan Resmi dan Dokumen Pertanggungjawaban
‎
‎Atas persoalan tersebut, AMPAS meminta Kepala Puskesmas Singkil Utara memberikan penjelasan resmi mengenai:
‎
‎- Dokumen perencanaan dan rincian kegiatan yang menggunakan dana BOK.
‎- Besaran realisasi keuangan pada masing-masing dari lima pos anggaran.
‎- Laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti pertanggungjawaban belanja.
‎- Data penerima manfaat program PMT serta mekanisme distribusinya.
‎- Dasar, kriteria, dan bukti pembayaran insentif UKM.
‎- Capaian kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
‎
‎AMPAS juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara serius. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam administrasi maupun pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
‎
‎Apabila kemudian ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan atau kerugian keuangan negara, AMPAS mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang.
‎
‎Uang Kesehatan Adalah Amanah Publik
‎
‎AMPAS menegaskan bahwa anggaran kesehatan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan amanah publik yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
‎
‎Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku. Sebaliknya, pengelola anggaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎“Kami meminta keterbukaan, bukan sekadar penjelasan normatif. Jika anggaran telah direalisasikan, tunjukkan dokumen dan hasil kegiatannya. Jika belum terealisasi sepenuhnya, jelaskan apa kendalanya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai manfaat yang dihasilkan,” demikian sikap AMPAS dalam mendorong transparansi pengelolaan dana BOK Puskesmas.
‎
‎Rahman Syafii SH menyatakan akan terus mendorong pengawasan publik secara kritis dan konstruktif. Tujuannya jelas: memastikan pengelolaan anggaran kesehatan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (SB)
‎

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polres Purworejo Gelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2026
Ruang Digital yang Mendekatkan, Sekaligus Menghakimi*
Gebyar Festival Semansa 1 Lampung Utara Resmi Dibuka, Wadah Ungkap Bakat dan Karakter Siswa
TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi
Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026
Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh
KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA
POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN
Berita ini 71 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 04:54 WIB

Polres Purworejo Gelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2026

Senin, 16 November 2026 - 04:46 WIB

Ruang Digital yang Mendekatkan, Sekaligus Menghakimi*

Senin, 16 November 2026 - 04:18 WIB

Gebyar Festival Semansa 1 Lampung Utara Resmi Dibuka, Wadah Ungkap Bakat dan Karakter Siswa

Senin, 16 November 2026 - 00:34 WIB

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi

Minggu, 15 November 2026 - 14:26 WIB

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026

Berita Terbaru

Berita

Ruang Digital yang Mendekatkan, Sekaligus Menghakimi*

Senin, 16 Nov 2026 - 04:46 WIB