KOTABUMI,—KOMPAS1.Asia
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk terus membenahi kualitas pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, transparan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., saat menerima kunjungan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom., di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Ombudsman dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., Kepala Pemeriksa Laporan Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung Adi Wijaya, S.H., M.H., serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan jajaran Ombudsman, Hamartoni menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak 2023. Kehadiran MPP tersebut diarahkan untuk memangkas kerumitan pelayanan dengan menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara lebih mudah, terintegrasi, cepat, dan nyaman.
Menurut Hamartoni, keberadaan perangkat daerah tidak semata-mata berkaitan dengan struktur birokrasi. Sebanyak 56 perangkat daerah di Kabupaten Lampung Utara memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan pemerintah hadir dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Orientasi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan pembenahan agar pelayanan semakin mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian,” tegas Hamartoni.
Ia menambahkan, pembenahan tidak hanya dilakukan pada Mal Pelayanan Publik, tetapi juga menyasar seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan di Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong peningkatan standar pelayanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara baik dan sesuai ketentuan.
Upaya tersebut turut tercermin dalam hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada 2025, Kabupaten Lampung Utara mencatat nilai 78,85 dan masuk kategori kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Capaian itu menjadi salah satu indikator bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Editor wep / Kompas1.Asia
















Komentar