Bupati Aceh Singkil Didesak Evaluasi Total HGU Bermasalah dan Tuntaskan Hak Plasma Warga

- Penulis

Senin, 28 September 2026 - 14:40 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

‎ACEH SINGKIL kompas1.asia
Dugaan penyimpangan tata kelola pertanahan dan pengabaian hak rakyat oleh korporasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil memasuki babak baru. Sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan mendesak bupati setempat agar segera mendaftarkan seluruh Hak Guna Usaha (HGU) yang bersengketa dengan warga kepada Gubernur Aceh dan Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk dievaluasi total, 28/09/2026.
‎
‎Langkah ini menyusul terbitnya instruksi Gubernur Aceh kepada para kepala daerah terkait inventarisasi sengketa tanah adat, kelompok, dan perorangan yang diduga diserobot perusahaan pemegang HGU. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum krusial untuk membenahi tata ruang dan penguasaan lahan di Aceh Singkil.
‎
‎Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Danau Paris, Tajir Tumangger dan Masriani Tumangger, menyuarakan kritik tajam terhadap praktik operasional korporasi di daerah tersebut. Mereka menyoroti kewajiban alokasi kebun masyarakat (plasma) sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perkebunan.
‎
‎Dalam praktiknya, hak plasma yang seharusnya diperuntukkan bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan seperti Desa Sintuban Makmur, Desa Biskang, dan Desa Lae Balno diduga belum direalisasikan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Hak plasma 20 persen adalah amanat undang-undang untuk masyarakat terdampak di sekitar kebun,” tegas perwakilan tokoh masyarakat tersebut.
‎
‎Selain persoalan plasma, pengelolaan lahan oleh PT Delima Makmur beserta sejumlah perusahaan perkebunan lainnya turut disorot terkait penyelesaian sengketa lahan, termasuk tuntutan ganti rugi tanam tumbuh bagi warga terdampak yang dinilai perlu segera mendapat kepastian hukum dari pihak berwenang.
‎
‎Masyarakat menilai lambannya penanganan sengketa agraria di Kabupaten Aceh Singkil berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi bagi warga setempat. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat mendesak Kementerian ATR/BPN bersama aparat penegak hukum untuk melakukan audit substantif atas perizinan HGU di wilayah tersebut serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai regulasi.
‎
‎Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi bagi pihak manajemen PT Delima Makmur, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan prinsip pemberitaan yang berimbang dan akurat.
‎
‎Reporter : Sabri

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026
Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh
KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA
POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN
BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara
Bupati Monadi Lantik Mensediar Rusli, Tantangan Baru Menanti Perumda Tirta Sakti
*RIBUAN JEMAAH PADATI TABLIG AKBAR MAULID NABI DI POLRESTA BANDUNG, KAPOLRESTA DAN BUPATI BANDUNG HADIR BERI SAMBUTAN*
Tim Kementerian PU, Kemensos dan Satgas RR Tinjau Langsung Titik Banjir Lae Souraya di Kota Subulussalam
Berita ini 6 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:26 WIB

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026

Minggu, 15 November 2026 - 08:48 WIB

Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh

Minggu, 15 November 2026 - 08:06 WIB

KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA

Minggu, 15 November 2026 - 07:17 WIB

POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN

Minggu, 15 November 2026 - 06:21 WIB

BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara

Berita Terbaru