Kompas1.asia
JAKARTA 7 Oktober 2026 Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Babak Baru Syarat Usia Capres-Cawapres di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menjadi sorotan luas karena membuka jalan bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam Pilpres.
Poin-Poin Utama Putusan
Syarat Usia Alternatif: MK memutuskan bahwa syarat usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Peluang Kepala Daerah Muda: Lewat amar putusan ini, kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota yang belum genap berumur 40 tahun sah secara hukum untuk didaftarkan sebagai capres maupun cawapres.
Dampak Langsung: Putusan ini secara langsung memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia di bawah 40 tahun, untuk maju mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Dinamika Hakim dan Kontroversi
Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion): Putusan ini tidak diambil secara bulat. Dari sembilan hakim konstitusi, terjadi dinamika pendapat yang tajam: 3 hakim mendukung penuh, 2 hakim memberi alasan berbeda (concurring opinion), dan 4 hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelanggaran Etik: Pascaputusan ketok palu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melakukan pemeriksaan dan menyatakan Anwar Usman (Ketua MK saat itu) melakukan pelanggaran kode etik berat terkait benturan kepentingan. Anwar Usman kemudian dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
Dampak bagi Lanskap Politik
Meski diwarnai gelombang kritik dan perdebatan etika hukum dari akademisi serta masyarakat sipil, Putusan MK No. 90 bersifat final dan mengikat (final and binding). Putusan ini secara permanen mengubah peta persaingan politik nasional, memberi legitimasi hukum bagi kepemimpinan muda berlatar pengalaman kepala daerah, sekaligus menjadi catatan sejarah dinamika hukum tata negara di Indonesia. Bob Hariawan. Kabiro Kota Bandung
















Komentar