Babak Baru Syarat Usia Capres-Cawapres di Indonesia

- Penulis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 02:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Kompas1.asia
JAKARTA 7 Oktober 2026 Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Babak Baru Syarat Usia Capres-Cawapres di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menjadi sorotan luas karena membuka jalan bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam Pilpres.

​Poin-Poin Utama Putusan
​Syarat Usia Alternatif: MK memutuskan bahwa syarat usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
​Peluang Kepala Daerah Muda: Lewat amar putusan ini, kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota yang belum genap berumur 40 tahun sah secara hukum untuk didaftarkan sebagai capres maupun cawapres.

​Dampak Langsung: Putusan ini secara langsung memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia di bawah 40 tahun, untuk maju mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
​Dinamika Hakim dan Kontroversi
​Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion): Putusan ini tidak diambil secara bulat. Dari sembilan hakim konstitusi, terjadi dinamika pendapat yang tajam: 3 hakim mendukung penuh, 2 hakim memberi alasan berbeda (concurring opinion), dan 4 hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Pelanggaran Etik: Pascaputusan ketok palu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melakukan pemeriksaan dan menyatakan Anwar Usman (Ketua MK saat itu) melakukan pelanggaran kode etik berat terkait benturan kepentingan. Anwar Usman kemudian dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

​Dampak bagi Lanskap Politik
​Meski diwarnai gelombang kritik dan perdebatan etika hukum dari akademisi serta masyarakat sipil, Putusan MK No. 90 bersifat final dan mengikat (final and binding). Putusan ini secara permanen mengubah peta persaingan politik nasional, memberi legitimasi hukum bagi kepemimpinan muda berlatar pengalaman kepala daerah, sekaligus menjadi catatan sejarah dinamika hukum tata negara di Indonesia. Bob Hariawan. Kabiro Kota Bandung

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

*DPD LASQI Garut Tawarkan Sinergi, Bupati Tekanan Kemandirian*
DIDUGA SULIT DITEMUI AWAK MEDIA, KEPALA SEKOLAH SDN 2 CILANGKAP KECAMATAN MAJA DISOROT TERKAIT PROGRAM REVITALISASI
Bekuk Tiga Tersangka, Polsek Negara Batin Polres Way Kanan Gagalkan Peredaran Sabu 1,9 Gram
MEMPRIHATINKAN! Yayasan Pendidikan Islam MATLA’UL Anwar di Desa Paja Lebak Menanti Uluran Tangan Pemerintah
Wujud Kesadaran Hukum, Warga Negara Batin Serahkan Senjata Api Rakitan kepada Polsek Negara Batin
MEMPRIHATINKAN! Yayasan Pendidikan Islam MATA’UL Anwar di Desa Paja Lebak Menanti Uluran Tangan Pemerintah
Di kabarkan , kunjungan Menteri tersebut akan dilaksanakan besok di Tanoh Meriah Hamzah Fansuri.kota Subulussalam
Deklarasi Baraya 369 MC Bandung Diwarnai Baksos, Berbagi Sembako untuk Pengamen Kabupaten Bandung
Berita ini 12 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:49 WIB

*DPD LASQI Garut Tawarkan Sinergi, Bupati Tekanan Kemandirian*

Senin, 16 November 2026 - 14:00 WIB

DIDUGA SULIT DITEMUI AWAK MEDIA, KEPALA SEKOLAH SDN 2 CILANGKAP KECAMATAN MAJA DISOROT TERKAIT PROGRAM REVITALISASI

Senin, 16 November 2026 - 13:01 WIB

Bekuk Tiga Tersangka, Polsek Negara Batin Polres Way Kanan Gagalkan Peredaran Sabu 1,9 Gram

Senin, 16 November 2026 - 12:36 WIB

MEMPRIHATINKAN! Yayasan Pendidikan Islam MATLA’UL Anwar di Desa Paja Lebak Menanti Uluran Tangan Pemerintah

Senin, 16 November 2026 - 12:20 WIB

Wujud Kesadaran Hukum, Warga Negara Batin Serahkan Senjata Api Rakitan kepada Polsek Negara Batin

Berita Terbaru