Aceh Singkil kompas1.asia
– Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil dalam mendalami hingga melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari dana BTT untuk penanganan banjir dan longsor patut diapresiasi.
Perkara tersebut berkaitan dengan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Singkil untuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa terdampak bencana.
Namun, Alfa Salam, demisioner Presiden Mahasiswa (Presma) STAIN TDM, meminta Kejari Aceh Singkil tidak berhenti hanya pada pemeriksaan maupun penggeledahan dokumen.
Menurutnya, proses hukum harus mampu memberikan titik terang mengenai perencanaan, penganggaran, mekanisme pengadaan, penentuan penerima manfaat, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dana tersebut.
Alfa Salam juga meminta aparat penegak hukum memeriksa Bupati Aceh Singkil dan juga PJ sekda dalam kapasitas dan sepanjang relevan dengan kewenangan serta fakta pengambilan keputusan yang sedang diusut, khususnya untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan dan pengalokasian dana bantuan tersebut ditetapkan.
Permintaan tersebut, menurut Alfa, bukan berarti menuduh Bupati telah melakukan tindak pidana, tetapi untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar pejabat teknis di tingkat dinas.
“Kami meminta Bupati Aceh Singkil juga diperiksa apabila keterangannya relevan dengan proses pengambilan keputusan dan pengalokasian dana tersebut. Pemeriksaan bukan berarti seseorang bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, serta bagaimana proses pelaksanaannya,” tegas Alfa.
Alfa Salam juga mempertanyakan dari perspektif kebutuhan masyarakat mengenai keputusan mengalokasikan sekitar Rp1,7 miliar dari dana bantuan bencana untuk pengadaan seragam sekolah.
Menurutnya, ketika bencana banjir dan longsor pada desember 2025 lalu terjadi, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara komprehensif agar bantuan benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak para korban.
“Sejak awal ini sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pertanyaannya sederhana: apa urgensinya dana bantuan bencana dalam jumlah Rp1,7 miliar dialokasikan untuk seragam sekolah? Kita tidak mengatakan seragam sekolah tidak penting. Pendidikan tentu penting. Tetapi dalam kondisi masyarakat baru saja menghadapi banjir dan longsor, apakah kebutuhan paling mendesak memang seragam sekolah, atau justru pemulihan ekonomi masyarakat yang kehilangan penghasilan, kerusakan rumah, kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya?”
Alfa menilai pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah agar masyarakat memahami dasar kebijakan pengalokasian dana bantuan tersebut.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan dasar dan kajian kebutuhan yang digunakan sehingga Rp1,7 miliar dialokasikan ke Disdikbud. Apakah sudah dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan korban bencana? Apakah data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak? Dan apakah alternatif kebutuhan lain, khususnya pemulihan ekonomi masyarakat, sudah dipertimbangkan?”
Jangan Sampai Dana Bencana Tidak Menyentuh Kebutuhan Paling Mendesak
Alfa menilai dana yang bersumber dari bantuan untuk penanganan dampak bencana harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tetapi juga dari sisi ketepatan sasaran dan kemanfaatannya bagi masyarakat terdampak.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana justru merasa kebutuhan mereka tidak menjadi prioritas. Pemerintah harus mampu menjelaskan kenapa pilihan kebijakan tersebut diambil dan apakah benar-benar berdasarkan kebutuhan korban bencana,” kata Alfa.
Alfa Salam meminta Kejari Aceh Singkil mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang berada di level teknis apabila dari hasil penyidikan ditemukan adanya keterlibatan pihak lain.
“Kami tidak ingin perkara ini hanya menjadi ramai di awal, kemudian hilang tanpa kejelasan. Kalau ada perbuatan melawan hukum, ungkap. Kalau ada kerugian negara, buktikan dan tindak sesuai hukum. Kalau ada pihak yang bertanggung jawab, siapa pun orangnya harus diproses berdasarkan bukti,” tegasnya.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta proses hukum bekerja secara profesional. Pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti orang tersebut bersalah. Tetapi jangan pula karena jabatan atau posisi seseorang kemudian proses pemeriksaan tidak dilakukan apabila memang keterangannya dibutuhkan,” lanjut Alfa.
Alfa juga mengingatkan agar penanganan perkara dana BTT ini tidak mengalami ketidakjelasan seperti yang dipertanyakan masyarakat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2016 sejumlah 2,5 M.
“Kami berharap perkara dana BTT ini tidak bernasib sama dengan perkara genset yang selama ini juga menjadi pertanyaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian. Jangan sampai bertahun-tahun kemudian masyarakat masih bertanya siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akhir perkara tersebut,” ujarnya.
Menurut Alfa, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan semakin kuat apabila perkara yang menyangkut uang negara dapat ditangani secara transparan, profesional, dan memiliki kejelasan proses.
“Kami apresiasi Kajari Aceh Singkil karena sudah bergerak. Tetapi apresiasi ini sekaligus menjadi pesan: jangan berhenti di tengah jalan. Tuntaskan sampai terang. Periksa siapa pun yang keterangannya dibutuhkan, termasuk Bupati jika memang relevan dengan proses pengambilan kebijakan. Kemudian berdasarkan alat bukti, tentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum,” tutup Alfa Salam.
Reporter Sabri
















Komentar