ACEH SINGKIL, kompas1.asia
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) meminta Kejari Aceh Singkil melanjutkan kembali penyelidikan Kerjasama Pemerintah Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).
AMPAS menilai Keputusan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang menghentikan penyelidikan dugaan mark-up kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak kuat.
Desakan itu disampaikan Sekjen AMPAS, Rahman Syafii, karena menilai Keputusan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang menghentikan penyelidikan dugaan mark-up kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak kuat.
”Sebagaimana kita ketahui, penyelidikan dihentikan karena kerugian negara telah dikembalikan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meninggal dunia,” kata Rahman Syafii, Senin (5/10/2026).
Menurut Rahman, dua alasan yang dipakai Kejari untuk menghentikan penyelidikan dinilai tidak kuat secara hukum dan bertentangan dengan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kasus kerjasama yang dimaksud adalah proyek penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (SDA) lingkungan, mineral, batu bara dan air pada tahun 2018 lalu dengan total anggaran sebesar Rp3,25 miliar yang bersumber dari APBK Aceh Singkil. Dari kegiatan tersebut, Inspektorat Aceh menemukan adanya indikasi potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp250 juta.
Rahman Syafii menjelaskan, alasan pengembalian kerugian negara tidak bisa menjadi dasar penghentian perkara korupsi. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.
”Pengembalian tersebut hanya dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman di persidangan, bukan menghapuskan perkaranya,” tegas Rahman
Selain itu, ia juga mempertanyakan alasan penghentian karena meninggalnya PPTK. Rahman menilai, jika PPTK yang meninggal tersebut statusnya belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, maka kematiannya tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan keseluruhan penyelidikan.
Dalam hukum pidana, hapusnya kewenangan menuntut karena tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP hanya berlaku jika yang meninggal adalah tersangka itu sendiri. Sementara jika yang meninggal masih berstatus saksi, penyidikan harus tetap berlanjut untuk mencari pertanggungjawaban pihak lain.
Dalam proyek dengan nilai miliaran rupiah, menurut AMPAS, mustahil hanya PPTK yang bertanggung jawab sendiri. Ia menduga masih ada pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga rekanan.
”Logikanya kalau PPTK meninggal lalu perkara dihentikan, padahal PPTK belum tersangka dan belum ada tersangka lain, lalu siapa yang bertanggung jawab atas Rp3,25 miliar uang rakyat itu? Kami dari AMPAS melihat penghentian ini janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujar Rahman Syafii.
Rahman Syafii menegaskan, pihaknya sebagai bagian dari kontrol sosial mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Aceh Singkil yang sejalan dengan visi Presiden. Ia meminta Kejari Aceh Singkil untuk bersikap profesional dan membuka kembali penyelidikan dengan melibatkan audit dari lembaga yang berwenang seperti BPKP atau BPK untuk menghitung kerugian negara secara pasti serta menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab.
Reporter Sabri
















Komentar