Kompas1.asia
Oleh: Idat Mustari**
Peristiwa hukum sehari-hari adalah hal biasa. Namun, narasi ini seketika berubah menjadi luar biasa. Terutama ketika menyeret nama tokoh publik, seperti selebritas atau politisi. Daya tariknya pun akan berlipat ganda terutama jika figur tersebut adalah seorang kepala daerah.
Sayangnya, di era digital saat ini, kasus hukum pejabat sering kehilangan objektivitas. Persoalan tidak lagi murni diselesaikan di ruang sidang. Kasus hukum kini bergeser menjadi komoditas politik yang riuh di media sosial.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Momentum ini kerap dijadikan senjata pamungkas oleh para pembenci. Baik dari lawan politik maupun mereka yang berseberangan. Tujuannya jelas: melakukan pembunuhan karakter (character assassination).
Media sosial telah mengubah cara orang mengonsumsi informasi. Kasus hukum kepala daerah selalu menempati kasta tertinggi dalam statistik tayangan digital. Mengapa? Karena figur publik adalah bahan paling empuk untuk digoreng menjadi konten pembingkaian (framing) negatif.
Akibatnya, netizen begitu mudah melemparkan komentar buruk. Mereka menjatuhkan dan menghakimi seseorang, bahkan sebelum ketukan palu hakim diputuskan.
Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sering kali lenyap. Asas itu digantikan oleh praduga bersalah demi memuaskan rasa kebencian. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan. Hukum telah berubah menjadi panggung hiburan untuk menjatuhkan sesama.
Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Saat dikuasai amarah, mata seseorang hanya akan mencari keburukan dari orang yang dibencinya. Sebaliknya, saat sedang senang, ia hanya akan melihat kebaikan dari orang yang disenanginya.
Buku The Verbally Abusive Relationship menuliskan pesan pembuka yang sangat mendalam:
” _Jika engkau tidak suka kepada seseorang, cara ia mengangkat sendoknya saja akan membuatmu tersinggung. Namun jika engkau suka kepada seseorang, sekiranya piring dilemparkan ke pangkuanmu, engkau akan tertawa gembira.”_
Bagi sebagian besar netizen, menghujat kepala daerah yang tersandung kasus terasa lumrah. Tindakan itu bahkan sering dianggap sebagai bentuk “kritik”. Padahal, batas antara kritik kebijakan dan pembunuhan personal sangatlah tegas.
Dalam sudut pandang Islam, fenomena ini adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Tindakan ini sangat dilarang. Kita sering lupa bahwa dosa digital mengalir deras seiring tombol share atau send yang kita tekan.
Rasulullah SAW secara tegas mengingatkan konsekuensi spiritual yang sangat berat bagi pelaku ghibah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan:
“ _Barang siapa yang mempergunjingkan seorang muslim baik lelaki maupun perempuan, Allah tidak akan menerima shalat dan shaumnya (puasanya) selama empat puluh hari empat puluh malam sampai orang yang dipergunjingkan itu memaafkannya.”_
Bayangkan betapa ruginya kita. Pahala ibadah yang dibangun dengan susah payah bisa lenyap begitu saja. Semua hanya karena ketikan jempol yang tidak terjaga di kolom komentar.
Terlebih lagi, meminta maaf kepada orang yang telah kita fitnah di media sosial adalah hal yang hampir mustahil. Narasi negatif tersebut sudah telanjur menyebar liar ke ribuan kepala.
Mengkritik kebijakan kepala daerah adalah hak kita. Bahkan, itu adalah kewajiban setiap orang sebagai warga negara.
Namun, menyebarkan fitnah dan melakukan framing jahat adalah tindakan yang keliru. Menghujat personal tanpa tahu masalah yang sebenarnya adalah kesalahan besar—baik secara hukum positif maupun hukum agama.
Sebagai masyarakat digital yang cerdas, kita harus mampu menyaring informasi. Kita perlu memisahkan mana proses penegakan hukum yang objektif, dan mana provokasi yang ditunggangi kebencian.
Boleh saja beropini. Namun, pastikan opini tersebut berbasis fakta, bukan kebencian atau fitnah yang justru merusak diri sendiri.
**Pengamat Sosial dan Keagamaan
















Komentar