Kompas, 1,asia
SUBULUSSALAM â Nasib puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Dua, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, memprihatinkan. Bangunan sekolah yang direhabilitasi belum kunjung selesai padahal pengerjaan sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar di tempat yang tidak layak.
Dari hasil pantauan Kompas1 Asia, kegiatan belajar mengajar saat ini terpaksa dialihkan ke tempat seadanya. Sebagian kelas menumpang di kios-kios berukuran sempit, sementara siswa lainnya belajar di lapangan futsal Alun-Alun Lae Sourya, Kecamatan Rundeng.
“Pekerjaan ini sudah lebih dari tujuh bulan, padahal seharusnya sekolah sudah bisa digunakan. Dalam sepengetahuan kami, pelaksana atau tukang yang mengerjakan proyek ini sudah berganti sebanyak enam kali. Kami hanya menerima apa adanya, tidak tahu persis di mana letak masalahnya,” ujar Kepala Sekolah MIN 2 Dua kepada media ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu tukang yang saat ini mengerjakan bangunan mengaku ini adalah tim terakhir yang ditugaskan. “Target kami kurang lebih satu bulan lagi, bangunan ini diharapkan sudah siap,” katanya.
Namun warga sekitar mempertanyakan kualitas bangunan. Seringnya pergantian tenaga kerja membuat mereka khawatir konstruksi tidak sesuai spesifikasi. Terlihat secara kasat mata pengerjaan terkesan asal jadi dan buru-buru diselesaikan.
Media kemudian mengonfirmasi ke Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Pendis) di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam, Mustafa, S.Ag. Ia mengaku pihaknya tidak mengetahui secara pasti siapa pelaksana proyek tersebut.
“Yang kami tahu ini proyek Dinas PUPR Provinsi, bersumber dari pusat. Kami tidak mengetahui secara rinci siapa rekanannya maupun penyebab keterlambatan ini,” ungkap Mustafa.
Pantauan di lokasi juga mendapati tidak ada papan informasi proyek yang memuat nilai anggaran, pelaksana, maupun jadwal penyelesaian. Selain itu, tenaga kerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan keselamatan kerja (P3K) sebagaimana diatur ketentuan.
Warga, guru, dan tokoh masyarakat berharap penegak hukum turun tangan menelusuri penyebab keterlambatan serta memastikan bangunan dibangun sesuai spesifikasi dan anggaran. Anak-anak tidak boleh terus menjadi korban kelalaian pihak yang bertanggung jawab.
Kompas1 Asia/Ramona














Komentar