Kompas1.asia BOLTIM
Sulawesi Utara, Kabar penetapan 25 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sempat disambut suka cita. Warga mengira, setelah bertahun-tahun bekerja dalam bayang-bayang ilegal, akhirnya ada harapan untuk bekerja secara legal dan tenang.
Namun suka cita itu kini berubah menjadi kecemasan. Pasalnya, penetapan di atas kertas tersebut tidak diikuti dengan kejelasan di lapangan. Sampai hari ini, Kamis (2/10/2026), warga tidak tahu di mana titik dan batas pasti ke-25 blok WPR itu berada. Peta kawasan usulan tidak pernah disosialisasikan.
Ketua APRI Boltim Hendra Abarang mengatakan, kondisi ini membuat posisi penambang sangat terjepit. Di satu sisi mereka terus diminta patuh aturan dan terancam penertiban oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Di sisi lain, akses untuk menjadi legal melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak bisa diurus karena WPR-nya sendiri tidak jelas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana mau urus IPR kalau WPR-nya saja tidak tahu di mana? Rakyat ini bukan penjahat. Mereka hanya mencari makan untuk anak istri. Kalau tambang ditutup, siapa yang kasih makan keluarga mereka?,” tegas Hendra.
Aktivis Sulut Yudi Batalipu menambahkan, dampaknya bukan hanya hukum, tapi langsung ke perut. Ketika tambang berhenti, pendapatan keluarga nol, pengangguran naik, daya beli di pasar Boltim anjlok. Ini yang harus dipikirkan pemerintah sebelum melakukan penertiban.
(Noval).
















Komentar