SUBULUSSALAM kompas1.asia
Dewan Pengurus Pusat Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh (SATGAS PPA) secara resmi mengeluarkan keputusan tegas terkait dinamika internal organisasi. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Nomor: 077/SPPA/IX/2026 tertanggal 6 September 2026, Sdr. MUHLIS resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris DPW Satgas PPA Pemko Subulussalam.
Pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi dan pertimbangan mendalam dari DPP SATGAS PPA terhadap pelaksanaan tugas dan roda kepengurusan di Kota Subulussalam.
Melalui keputusan tertulis tersebut, Dewan Pengurus Pusat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum SATGAS PPA, Mustafa Abdullah, SE., dan Sekjen Tri Nugroho Panggabean,
menetapkan poin-poin krusial sebagai
berikut:
Pemberhentian Resmi:
Memberhentikan Sdr. Muhlis sebagai Sekretaris dari kepengurusan DPW Satgas PPA Kota Subulussalam sejak tanggal ditetapkan.
Pencabutan Wewenang:
Segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sebelumnya melekat pada Sdr. Muhlis di dalam kepengurusan dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi.
Stabilitas Organisasi:
Pemberhentian ini ditegaskan tidak memengaruhi keberlangsungan susunan kepengurusan lainnya yang tercantum dalam SK DPP SATGAS PPA Kota Subulussalam.
Terkait Isu Somasi Terhadap Bupati Aceh Singkil. Syafriadi, SE selaku Ketua DPW Satgas PPA Kabupaten Aceh Singkil membantah mengeluarkan somasi tersebut, melainkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan nama organisasi.
Bersamaan dengan penerbitan SK pemberhentian ini juga, pihak DPP Satgas PPA juga memberikan klarifikasi terkait adanya langkah hukum berupa somasi terbuka, yang dilayangkan terhadap Bupati Aceh Singkil belakangan ini.
Tri Nugroho Panggabean selaku Sekjen DPP Satgas PPA menegaskan secara organisasi bahwa tindakan somasi atau manuver hukum yang dilakukan terhadap Bupati Aceh Singkil tersebut berada di luar wewenang resmi DPW Satgas PPA Kabupaten Aceh Singkil.
Langkah individual atau kelompok yang membawa nama lembaga tanpa adanya koordinasi, restu, serta keputusan resmi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) dinyatakan tidak mewakili sikap resmi organisasi.
DPP Satgas PPA mengimbau kepada seluruh jajaran kepengurusan di tingkat daerah serta mitra kerja pemerintahan untuk tetap merujuk pada garis komando organisasi dan mengabaikan segala bentuk pernyataan atau tindakan hukum yang tidak mendapatkan validasi resmi dari pengurus pusat.
Surat keputusan pemberhentian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan. (SB)














Komentar