
SOREANG, KABUPATEN BANDUNG — Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari pemohon yang merasa dipersulit dalam mengurus keperluan administrasi, meskipun mengaku telah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan publik yang seharusnya mengedepankan prinsip kemudahan, kepastian prosedur, transparansi, serta profesionalisme dalam melayani masyarakat.
Selain persoalan proses pelayanan yang dinilai berbelit-belit, pemohon juga menyoroti kedisiplinan petugas di lingkungan pelayanan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya petugas yang disebut tidak mengenakan tanda pengenal atau name tag, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan identitas petugas yang bertugas melayani masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan lainnya berkaitan dengan efektivitas loket pelayanan. Dari empat loket yang tersedia, menurut keluhan pemohon, hanya dua loket yang beroperasi. Sementara itu, jumlah masyarakat yang menunggu giliran pelayanan terbilang banyak, sehingga berpotensi menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang semakin lama.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kondisi tersebut sudah mencerminkan pelayanan publik yang prima?
Keberadaan empat loket pelayanan semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelayanan, menyesuaikan dengan jumlah petugas yang tersedia dan kebutuhan masyarakat. Jika hanya sebagian loket yang beroperasi ketika antrean menumpuk, pihak pengelola perlu memberikan penjelasan mengenai penyebabnya serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi penumpukan pemohon.
Masyarakat tentu memahami bahwa setiap proses administrasi memiliki ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi. Namun, apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap, pemohon berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai proses selanjutnya, termasuk apabila terdapat kekurangan atau kendala administratif yang masih harus diselesaikan.
Lantas, bagaimana penerapan standar pelayanan di KPP Pratama Soreang? Jika tersedia empat loket pelayanan, apakah seluruh fasilitas tersebut telah dimanfaatkan secara efektif? Bagaimana pembagian tugas petugas lainnya ketika antrean masyarakat sedang tinggi? Dan apakah mekanisme evaluasi pelayanan telah berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka oleh pihak KPP Pratama Soreang demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan perpajakan.
Pelayanan publik bukan sekadar menyediakan gedung, meja, dan loket. Lebih dari itu, pelayanan harus menghadirkan kemudahan, kepastian, sikap profesional, serta penghormatan terhadap waktu masyarakat.
Pihak KPP Pratama Soreang diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP, kedisiplinan petugas, efektivitas operasional loket, serta mekanisme penanganan keluhan pemohon.
Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang istimewa. Masyarakat hanya mengharapkan pelayanan yang layak, transparan, tidak berbelit-belit, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya justru merasa kesulitan ketika membutuhkan pelayanan dari instansi pemerintah.
Kini, publik menantikan penjelasan dan langkah konkret dari pihak KPP Pratama Soreang untuk memastikan bahwa pelayanan perpajakan benar-benar berjalan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
ILHAM PIKOLO
KAPERWIL JAWA BARAT















Komentar