JAKARTA –Media Kompas1.asia
Publik dikejutkan dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bareskrim Polri secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden RI.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan tiga orang ahli serta mengamankan sejumlah barang bukti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden RI, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa dilandasi kepentingan penegakan hukum.
Bahkan, pada Oktober 2026, diduga terjadi penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari sistem tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Dugaan Pelanggaran Hukum
Dalam proses penyidikan, ketiga tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
1. Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3. Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan atau perubahan informasi elektronik.
Publik Menanti Transparansi Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran prosedur dalam penggunaan teknologi penyadapan.
Masyarakat berharap Bareskrim Polri dapat mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang menjadi penghalang dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Presiden sebagai kepala negara, pejabat negara, insan pers, dan seluruh masyarakat memiliki hak atas perlindungan hukum serta privasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini publik menunggu perkembangan penyidikan selanjutnya. Semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
( Aris Prastio )
















Komentar