Kompas 1.asia
KABUPATEN BANDUNG â Perkembangan terbaru terkait tanah sengketa seluas kurang lebih 11,1 hektare yang berlokasi di kawasan Gunung Manglayang, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, mulai memasuki tahapan koordinasi antarlembaga. Proses ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut penanganan perkara tanah yang dikabarkan akan memasuki tahap eksekusi dalam waktu dekat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak keluarga sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bandung untuk membahas perkembangan dan langkah selanjutnya terkait objek tanah tersebut.
Pada 22 Oktober 2026, pihak Kejaksaan Negeri telah memberikan balasan atas surat yang disampaikan oleh ATR/BPN Kabupaten Bandung. Selanjutnya, pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih menunggu surat balasan dari BPN Kabupaten Bandung sebagai bagian dari proses koordinasi sebelum peninjauan langsung ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peninjauan lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kondisi objek tanah serta menyelaraskan data dan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait sebelum langkah hukum selanjutnya dilakukan.
Tanah seluas 11,1 hektare yang berada di kawasan Gunung Manglayang ini menjadi perhatian karena menyangkut proses penyelesaian sengketa pertanahan yang membutuhkan ketelitian administrasi, kejelasan status hukum, serta koordinasi antara instansi berwenang dan pihak keluarga.
Meski demikian, hingga saat ini, jadwal pasti pelaksanaan peninjauan maupun eksekusi belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, perkembangan selanjutnya masih menunggu penyelesaian korespondensi dan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan ATR/BPN Kabupaten Bandung.
Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengikuti perkembangan perkara ini dengan mengacu pada informasi resmi dari instansi terkait, mengingat pelaksanaan eksekusi tanah harus didasarkan pada kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Catatan redaksi: Informasi mengenai rencana eksekusi dan tahapan administrasi dalam berita ini perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak Kejaksaan dan ATR/BPN Kabupaten Bandung sebelum dipublikasikan sebagai berita resmi. Balasan surat dan rencana peninjauan lokasi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa eksekusi akan dilakukan dalam waktu dekat.
ILHAM PIKOLO
KAPERWIL JAWA BARAT














BPN sekarang memang kau ya ? saya bikin PBG lewat freelance sudah 3 tahun belum beres tapi uang sudah lunas full. Bahkan dinyatakan kalau berkas data saya hilang dan dari ke dua belah pihak tidak ada jawaban.