ACEH SINGKIL kompas1.asia –
Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, dan penguatan fasilitas keagamaan kepada anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, H. Ghufran Zainal Abidin, MA, dalam kegiatan Training Orientasi Partai (TOP) sekaligus reses di Senina Cafe, Singkil, Senin.
Dalam dialog tersebut, warga meminta pemerintah pusat memberi perhatian terhadap persoalan banjir yang berulang setiap tahun, pembangunan tanggul dan normalisasi sungai, perbaikan jalan berlubang, serta pembangunan Jembatan Kuala Baru dan pelabuhan untuk mendukung akses menuju Kepulauan Banyak.
Ketua DPD PKS Aceh Singkil, Edwin, dalam sambutannya meminta peserta memanfaatkan kegiatan TOP dan reses untuk menyampaikan masukan kepada pengurus partai maupun wakil rakyat. Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi bahan perjuangan dalam mendorong pembangunan daerah.
Ghufran Zainal Abidin menjelaskan, Komisi V DPR RI memiliki mitra kerja yang berkaitan dengan pembangunan desa, perumahan, pekerjaan umum, Basarnas, BMKG, dan kementerian yang menangani transmigrasi.
Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 47 unit rumah di Aceh Singkil telah mendapatkan bantuan rehabilitasi. Menurutnya, program tersebut telah dilaksanakan di daerah itu.
Namun, Ghufran turut menyinggung persoalan status Aceh Singkil yang disebutnya tidak masuk dalam peta bencana nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam dialog bersama masyarakat.
Ia mengatakan, berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan peserta akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan disampaikan kepada kementerian atau lembaga terkait.
Dalam kesempatan itu, Ghufran juga menyebutkan bahwa DPR RI memiliki sekitar 580 anggota, sementara Fraksi PKS beranggotakan 50 orang dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil, Roesmam Hasmy, turut menyampaikan aspirasi mengenai penguatan akidah dan kebutuhan fasilitas keagamaan pascabanjir dan longsor.
Ia meminta perhatian terhadap rehabilitasi masjid dan surau, termasuk bantuan sajadah dan genset serta pembangunan fasilitas ibadah yang terdampak bencana.
Roesmam mengatakan, banjir yang berulang setiap tahun telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat Aceh Singkil. Ia berharap Ghufran dapat memperjuangkan langkah penanganan yang lebih konkret agar masyarakat tidak terus menanggung dampak bencana.
“Jangan lagi Aceh Singkil banjir air mata,” ujarnya.
Warga Soroti Tanggul dan Normalisasi Sungai
Dalam sesi dialog, perwakilan masyarakat, Ismail, menyampaikan dua kebutuhan utama yang menurutnya mendesak diperjuangkan, yakni pembangunan tanggul dan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir di Aceh Singkil.
Ia juga meminta perhatian terhadap kondisi sejumlah ruas jalan yang masih berlubang dan membutuhkan penanganan serius.
Sementara itu, Roswin mempertanyakan alasan Aceh Singkil tidak masuk dalam peta bencana nasional. Ia meminta Ghufran membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status daerahnya dalam kebijakan penanggulangan bencana.
Aspirasi lain disampaikan Rusli Jabat yang menyoroti pentingnya pembangunan Jembatan Kuala Baru. Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi.
Ia juga mengusulkan pembangunan pelabuhan di Kecamatan Kuala Baru untuk mempercepat akses transportasi menuju Kepulauan Banyak.
Selain itu, Rusli mengusulkan pembangunan waduk di wilayah Subulussalam atau Aceh Tenggara sebagai bagian dari upaya pengendalian aliran air yang berpotensi menyebabkan banjir di Aceh Singkil.
Menurutnya, pengelolaan aliran air dari wilayah hulu perlu mendapat perhatian agar debit air yang menuju Aceh Singkil dapat dikendalikan.
Ghufran Janji Sampaikan Aspirasi ke Kementerian Terkait
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ghufran mengatakan akan memfokuskan perhatian pada persoalan banjir yang berulang dan kondisi infrastruktur di Aceh Singkil untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait.
Terkait usulan pembangunan pelabuhan di Kuala Baru dan kebutuhan akses menuju Kepulauan Banyak, ia menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Kementerian Perhubungan.
Adapun mengenai kondisi jalan, khususnya ruas jalan nasional, Ghufran mengatakan akan mempertanyakan perkembangan penanganannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Kegiatan TOP dan reses itu turut dihadiri perwakilan DPW PKS Aceh, Junaidi; Ketua DPD PKS Aceh Singkil, Edwin; anggota DPRK Aceh Singkil dari PKS, Mursal dan Merisa; serta perwakilan pemerintah desa, mahasiswa, kader PKS, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kepemudaan, dan masyarakat setempat.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pusat, terutama menyangkut penanganan banjir berulang, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan fasilitas masyarakat pascabencana.
Reporter – SABRI
















Komentar