*BANDUNG.Kompas1.asia -*
Kunjungan kerja 30 camat Kota Bandung bersama sejumlah pejabat perangkat daerah ke Bali pada 8-10 Oktober 2026 menuai sorotan publik.
Sorotan muncul di tengah informasi defisit APBD Kota Bandung yang disebut mencapai Rp200 miliar. Publik mempertanyakan urgensi kegiatan, sumber pembiayaan, dan manfaatnya. Informasi terkait defisit dan pembiayaan perjalanan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Pemkot Bandung dan pencocokan dengan dokumen anggaran.
Aktivis 98, Ian Tanu Purwali, menilai kritik masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihargai. Namun ia menyayangkan munculnya pemberitaan perjalanan pejabat di tengah kabar defisit anggaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki tujuan jelas, perencanaan terukur, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ian.
Ia mengatakan, kunjungan kerja atau studi banding sah dilakukan jika dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun harus relevan dengan persoalan yang hendak diselesaikan, bukan agenda seremonial.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat alias Kang Joker, juga mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut. Pihaknya meminta Pemkot Bandung menjelaskan tujuan, besaran biaya, sumber pembiayaan, dan hasil konkret kunjungan. Pernyataan tersebut masih berupa klaim yang memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui dokumen resmi.
Ian menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah spekulasi. Pemkot Bandung perlu menjelaskan dasar kegiatan, daftar peserta, agenda, sumber anggaran, hingga outcome yang diharapkan.
“Jangan sampai masyarakat diminta memahami kebijakan efisiensi, sementara muncul kegiatan yang menimbulkan tanda tanya,” tegasnya.
Ia mendorong Inspektorat Kota Bandung menelaah kegiatan tersebut sesuai kewenangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran administrasi atau pengelolaan keuangan daerah, maka harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan prosedur.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Pemkot Bandung terkait klaim defisit dan rincian pembiayaan kunjungan ke Bali masih dinantikan.*Linggaraja/Lis*
















Komentar