Kompas1.asia
WIRADESA — Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan langkah nyata, penguatan layanan perlindungan, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat didorong tidak hanya memperkuat sosialisasi, tetapi juga memastikan korban memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Dian Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jumat (16/10/2026). Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), Hj. Nawal Arafah Yasin, M.Si., dan Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., sama-sama menekankan pentingnya penguatan upaya perlindungan perempuan dan anak.
Nawal menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Ia menyebut Jawa Tengah berada di peringkat kedua secara nasional, sehingga diperlukan penguatan upaya pencegahan sekaligus penanganan korban.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, korban harus memiliki banyak akses untuk mencari pertolongan, baik melalui lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendamping, maupun layanan bantuan hukum.
“Di mana pun pintunya, ini menjadi pintu yang terbaik untuk menyelesaikan konflik,” demikian inti pesan Nawal mengenai pentingnya memperluas akses layanan bagi korban.
Layanan Perlindungan Harus Menjangkau Desa
Nawal menegaskan, penanganan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kerja sama dengan kepolisian, organisasi nonpemerintah (NGO), perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, serta berbagai unsur masyarakat.
Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga dinilai dapat menjadi rujukan awal bagi korban yang membutuhkan pendampingan hukum.
Ia mendorong pemerintah desa mengambil peran lebih aktif dengan membangun kerja sama bersama lembaga bantuan hukum, puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, serta organisasi sosial dan keagamaan.
Menurutnya, layanan perlindungan harus mencakup aspek hukum, medis, sosial, dan spiritual agar korban mendapatkan pendampingan yang lebih menyeluruh.
Di lingkungan pendidikan, Nawal turut menyoroti pentingnya pengembangan konselor sebaya untuk membantu anak mengenali persoalan dan mencari pertolongan ketika menghadapi atau mengetahui tindakan kekerasan.
Ia juga menyinggung perlunya memperluas akses layanan bagi anak usia dini melalui posyandu dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat.
Khusus Kabupaten Pekalongan, Nawal berharap potensi sosial dan keagamaan yang dimiliki daerah tersebut dapat menjadi kekuatan untuk membangun perlindungan perempuan dan anak secara lebih luas, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan.
Sukirman: Pencegahan Harus Diperkuat
Sementara itu, Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan langkah serius dan terkoordinasi.
Ia berharap forum yang membahas persoalan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi, kemudian ditindaklanjuti menjadi program Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Menurut Sukirman, upaya tersebut perlu mencakup mitigasi atau pencegahan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan dan pendampingan hukum apabila kekerasan terjadi.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi perempuan dan tokoh agama.
Salah satu upaya pencegahan yang disoroti adalah kampanye satu jam bersama keluarga tanpa menggunakan telepon genggam (HP).
Program tersebut telah diluncurkan dan akan terus disosialisasikan secara lebih masif. Melalui kebiasaan itu, keluarga diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi, membangun kedekatan emosional, dan memperhatikan kondisi anak.
Kasus di Pemalang Jadi Perhatian
Dalam wawancara tersebut, Sukirman juga menanggapi pertanyaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian di Kabupaten Pemalang.
Ia menyatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan langkah prevent (Totok)
















Komentar