Kompas1.asia –
Komitmen pengawasan terhadap kualitas infrastruktur ditunjukkan secara nyata oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, S.M., S.H. Baginya, kualitas infrastruktur adalah amanah rakyat yang tidak bisa ditawar.
Hal itu dibuktikan saat ia memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik proyek pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD di wilayah Kabupaten Majalengka, Rabu (14/10/2026).
Sidak ini bukan seremonial. Komisi III turun langsung, memeriksa acak, dan menemukan fakta di lapangan yang mengecewakan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
SASARAN SIDAK: SEKOLAH DAN JALAN
Rombongan Komisi III menyisir dua sektor krusial:
1.Revitalisasi Sekolah (Program Kemendikdasmen APBN 2026):
SDN Majalengka Wetan IV, SDN Majalengka Wetan VII, SDN Putri Dalem I, dan SDN Wanasalam II.
2.Infrastruktur Jalan (Dinas PUTR):
Ruas jalan menuju TPA Heuleut (Kecamatan Panyingkiran), Jalan Jatitengah-Babajurang, dan Jalan Babajurang-Pasir Ipis (Kecamatan Jatitujuh).
TEMUAN UTAMA: JALAN BABAJURANG BELUM PHO SUDAH RETAK
Temuan paling serius ada di ruas Jalan Babajurang-Pasir Ipis.Pekerjaan rigid beton di ruas tersebut sudah retak dan pecah-pecah, padahal belum dilakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama.
Ketua Komisi III langsung bereaksi keras dan memerintahkan kontraktor dan Dinas PUTR untuk memperbaiki.
> “Ada satu ruas yang cukup mengecewakan. Di Babajurang, pekerjaan rigid betonnya belum PHO, tetapi sudah pecah-pecah. Ini tidak boleh dibiarkan!” tegas H. Iing Misbahuddin di lokasi.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah tidak menerima pekerjaan yang asal jadi.
> “Terima dalam kondisi yang benar-benar baik. Jangan berlindung di bawah alasan masa pemeliharaan — kualitas harus terjamin sejak hari pertama pekerjaan diserahkan kepada masyarakat. Kualitas adalah amanah rakyat,” tandasnya.
Perintah perbaikan itu menjadi peringatan keras bagi kontraktor nakal yang mencoba mengakali mutu pekerjaan.
SEKOLAH WAJIB GARANSI BAJA RINGAN 10 TAHUN
Selain jalan, Komisi III juga memberikan perhatian khusus pada revitalisasi sekolah. Pasca insiden kerobohan atap sekolah di beberapa daerah, Komisi III menetapkan syarat mutlak:
Seluruh konstruksi baja ringan sekolah wajib bergaransi minimal 10 tahun dan dilengkapi sertifikat konstruksi resmi dari aplikator yang diserahkan kepada pihak sekolah.
Di SDN Wanasalam II, Komisi III juga menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi genting yang terpasang dengan RAB.
> “Proyek ini adalah rekomendasi dewan dengan anggaran yang besar. Hasilnya harus setara dengan mutu yang dianggarkan — bukan sekadar laporan administrasi yang rapi, tetapi realita di lapangan yang nyata dan berkualitas,” ujar Iing.
SOROTI TRUK SAMPAH OVERLOAD
Untuk ruas jalan menuju TPA Heuleut, Komisi III meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membatasi muatan truk sampah yang overload. Truk yang melintas di permukiman warga dengan muatan berlebihan dinilai menjadi penyebab utama rusaknya jalan.
Pengawasan yang dilakukan Komisi III DPRD Majalengka ini menjadi bukti bahwa DPRD tidak diam. Setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk bangunan yang aman, layak, dan tahan lama.
Editor: Zul & Tim
Redaksi
Kompas1.asia














Komentar