ACEH SINGKIL kompas1.asia
Langkah senyap Tim Panitia B Provinsi Aceh yang mendatangi Kabupaten Aceh Singkil secara diam-diam untuk memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit menuai sorotan tajam. Kunjungan yang terkesan tertutup dan hanya menemui pihak Perusahaan serta Penjabat Bupati Aceh Singkil tersebut dinilai mencederai asas keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan tim penilai HGU tersebut berlangsung tanpa adanya pemberitahuan terbuka kepada masyarakat maupun publik luas pada Rabu (14/10/2026). Pola pertemuan tertutup “pintu ke pintu” antara regulator, pejabat daerah, dan pengusaha ini menguatkan kekhawatiran warga terkait dugaan adanya kompromi atas konflik lahan HGU yang hingga kini belum rampung.
”Ketika urusan HGU yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan konflik agraria warga dilakukan secara tersembunyi, wajar jika masyarakat curiga. Harusnya urusan HGU transparan, bukan main kucing-kucingan di balik pintu rapat,” ujar salah satu tokoh masyarakat lokal yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.
Menabrak Semangat Transparansi Publik
Langkah tertutup Tim Panitia B ini dinilai bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Persoalan HGU perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil selama ini dikenal krusial, mengingat masih maraknya sengketa tumpang-tindih lahan, kewajiban plasma 20 persen yang diduga belum terpenuhi, hingga batas wilayah adat yang kerap terabaikan.
Abaikan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi HGU dikhawatirkan hanya akan memperpanjang benang kusut konflik agraria. Pertemuan yang eksklusif antara Panitia B, Bupati, dan manajemen perusahaan sawit berpotensi melahirkan keputusan unilateral yang mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar Tim Panitia B Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membuka secara transparan agenda, hasil temuan, serta poin evaluasi HGU yang dilakukan. Publik menuntut agar penataan dan evaluasi HGU tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, apalagi sarana mengamankan kepentingan segelintir pihak. (SB)
















Komentar