Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa, Darwin Minta Kehati-Hatian Camat Dalam Rekomendasi.

- Penulis

Senin, 12 Oktober 2026 - 12:48 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Kompas1.asia
Minahasa, Senin 12 Oktober 2026.
Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa masih dianggap sebagai hak prerogatif kepala desa, sehingga fakta dilapangan masih sering ditemukannya pemberhentian sepihak oleh kepala desa.

Tentu hal ini dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga berpotensi terhambatnya pembangunan desa.

Darwin Najoan selaku Pegiat Anti Korupsi angkat bicara terkait fenomena yang terjadi dibeberapa desa di Minahasa terkait pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Darwin menegaskan pemberhentian perangkat desa bukan hak prerogatif kepala desa melainkan harus melalui mekanisme khusus yang sudah diatur Undang-Undang.

” Fakta dilapangan masih banyak kepala desa yang menganggap pemberhentian perangkat adalah hak prerogatifnya.
Sejak kapan kepala desa punya hak prerogatif..? ” Imbuhnya.

Sesuai aturan pemberhentian perangkat desa sebagai berikut ;

1. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 Tentang Desa. Kepala desa berhak mangangkat dan memberhentikan perangkat desa, tapi harus sesuai mekanisme.

2. Permendagri No. 67 Tahun 2017 (Perubahan dari Permendagri No. 83 Tahun 2015) Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat desa bisa diberhentikan apabila ;

a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri
(Mengundurkan diri)
c. Diberhentikan karena :
● Usia sudah 60 tahun
● Berhalangan tetap
(Sakit menahun, tidak
Bisa kerja 6 bulan)
● Tidak lagi memenuhi
syarat jadi perangkat.
● melanggar larangan
perangkat desa
(Korupsi, jadi
pengurus partai,
merugikan
kepentingan umum).
● tidak memenuhi
kewajiban.

Darwin menambahkan perlu kehati-hatian Camat dalam memverifikasi rekomendasi, apakah alasannya masuk akal sesuai aturan, kalau tidak camat wajib menolak.

” Camat harus verifikasi surat permohonan rekomendasi dari kades terkait pemberhentian perangkat.
Harus diperhatikan validitas lampiran, apakah objektif atau hanya dibuat buat.” Tegas Darwin.

Darwin juga mengingatkan camat selaku pejabat yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat dikenai sanksi administratif apabila keliru, lalai, atau menerbitkan rekomendasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan hukum.

” tentu ada sanksinya apabila camat lalai atau tidak teliti.
Dasar hukumnya sudah jelas Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Antara lain asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. ” tutup Darwin.

(Noval).

Follow WhatsApp Channel kompas1.asia untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi
Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026
Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh
KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA
POLISI PEDULI PENDIDIKAN: KAPOLRESTA BANDUNG DAN USTADZ DAS’AD LATIF SAFARI DAKWAH DI PONPES AL-BURDAH, CIPATIK – KUTAWARINGIN
BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara
Bupati Monadi Lantik Mensediar Rusli, Tantangan Baru Menanti Perumda Tirta Sakti
*RIBUAN JEMAAH PADATI TABLIG AKBAR MAULID NABI DI POLRESTA BANDUNG, KAPOLRESTA DAN BUPATI BANDUNG HADIR BERI SAMBUTAN*
Berita ini 38 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 00:34 WIB

TAK GENTAR KURANG DUKUNGAN! Anaya Artanta Zylani Tembus Porprov 2026, Buktikan Prestasi Lahir dari Kegigihan dan Konsistensi

Minggu, 15 November 2026 - 14:26 WIB

Funwalk Jalan Santai Dalam Rangka HUT Ke- 62 Partai Golkar 2026

Minggu, 15 November 2026 - 08:48 WIB

Tim Pusat Diajak Keliling, Walikota Subulussalam Lobi Solusi Banjir Lewat Kanal Oboh

Minggu, 15 November 2026 - 08:06 WIB

KERJA BAKTI MASSAL WARGA RW 14 DESA MEKAR RAHAYU, WUJUD KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN WARGA

Minggu, 15 November 2026 - 06:21 WIB

BEM Fisip Buka Posko Pengaduan Sekolah Tidak Layak Di Kabupaten Lebak, Ajak Masarakat Bersuara

Berita Terbaru