Kompas1.asia
BANDUNG — Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar kawasan Pasar Kiaracondong, Kota Bandung, mulai membongkar lapak mereka secara mandiri pada Senin (12/10/2026). Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki sekaligus mendukung pembenahan saluran drainase di kawasan tersebut.
Sejak pagi, para pedagang terlihat membongkar lapak menggunakan peralatan sederhana, seperti palu dan linggis. Sejumlah petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), kepolisian, dan TNI turut berada di lokasi untuk memastikan proses pembongkaran berjalan aman dan tertib. Petugas juga membantu pedagang melepaskan bagian-bagian lapak.
Langkah pembongkaran mandiri ini dilakukan setelah pemerintah memberikan imbauan dan peringatan kepada para pedagang. Berdasarkan informasi di lapangan, pedagang diberikan batas waktu hingga 15 Oktober 2026 untuk membongkar lapak yang menempati area trotoar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, laporan media lokal menyebutkan penertiban pada Senin tersebut mencakup sekitar 77 bangunan liar dan lapak PKL di sejumlah titik, termasuk Jalan Stasiun Lama, Jalan Ibrahim Adjie, dan Jalan PSM di kawasan Pasar Kiaracondong.
Pedagang Kehilangan Tempat Mencari Nafkah
Di balik penertiban tersebut, persoalan keberlangsungan ekonomi pedagang menjadi perhatian. Bagi sebagian PKL, lapak yang dibongkar bukan sekadar tempat berjualan, melainkan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Agus (45), salah seorang pedagang bahan pokok, mengaku telah berjualan di sekitar Pasar Kiaracondong selama hampir dua dekade. Ia mengatakan pembongkaran dilakukan setelah adanya imbauan dari aparat kewilayahan.
“Ya mau enggak mau dibongkar sendiri, dibantu sama yang lain,” ujar Agus.
Ia mengaku tidak memiliki sumber penghasilan lain selain berdagang di lokasi tersebut. Karena itu, penertiban membuatnya memikirkan kelanjutan usaha setelah lapaknya dibongkar.
“Enggak ada penghasilan lain selain ini,” katanya.
Agus berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi konkret agar para pedagang tetap bisa mencari nafkah di lokasi yang diperbolehkan.
Menurut dia, hingga pembongkaran berlangsung, belum ada kepastian yang diterimanya mengenai kemungkinan kembali berjualan atau mendapatkan tempat usaha pengganti.
“Belum ada informasi boleh dagang lagi atau tidak. Harapannya ya enggak cuma dibongkar saja, tapi ada tempat baru buat kita,” ucapnya.
Sekitar 70 Lapak Terdampak
Koordinator PKL, Asep Satibi, menjelaskan bahwa sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah telah menyampaikan imbauan, menggelar mediasi, serta memberikan surat peringatan kepada para pedagang.
Ia mengapresiasi kesediaan pedagang membongkar lapak secara mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap pembenahan kawasan.
“Alhamdulillah, warga pedagang menyadari dan memang ini harus dibenahi,” kata Asep.
Menurut dia, terdapat sekitar 70 lapak PKL di kawasan yang menjadi perhatian tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 40 lapak tercatat masih aktif digunakan untuk berjualan.
Asep mengatakan para pedagang memilih membongkar lapaknya atas inisiatif sendiri. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses penataan kawasan tanpa menimbulkan konflik antara pedagang dan petugas.
Meski demikian, persoalan mengenai kemungkinan pedagang kembali berjualan menggunakan tenda bongkar pasang masih belum mendapatkan kepastian.
“Masalah itu belum ada pembicaraan kami dengan pihak kelurahan, kecamatan, apakah boleh atau tidaknya. Tapi kita targetkan dulu, kita usaha membenahi dulu, membersihkan dulu karena di sini ada drainase yang harus dibenahi,” ujarnya.
Pemprov Jabar Sebut 800 Kios Disiapkan untuk Relokasi
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung telah mengumumkan rencana penyediaan tempat usaha bagi PKL terdampak penertiban di kawasan Kiaracondong.
Dalam keterangan resmi pada 10 Agustus 2026, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut sekitar 800 kios di kawasan Pasar Bandung Trade Mall (BTM) disiapkan sebagai salah satu alternatif tempat berjualan bagi pedagang yang terdampak. Pada saat itu, pemerintah memperkirakan terdapat lebih dari 100 pedagang yang akan ditertibkan di kawasan Kiaracondong.
Pemerintah juga menyampaikan rencana pemberian fasilitas kios secara gratis selama tiga bulan sebagai tahap awal agar pedagang memiliki kesempatan mengembangkan kembali usahanya. Namun, pengumuman tersebut belum memastikan status penempatan masing-masing pedagang yang membongkar lapak pada 12 Oktober 2026.
Dalam perkembangan kebijakan berikutnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang PKL berjualan selama mereka mengikuti ketentuan yang berlaku. Penataan mencakup lokasi usaha, bentuk lapak, kebersihan, serta jam operasional.
Pemerintah Kota Bandung juga tengah menyusun aturan mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan PKL. Lapak permanen maupun semipermanen di atas trotoar tetap menjadi sasaran penertiban karena dinilai mengganggu fungsi fasilitas publik.
Penataan Kota dan Keberlangsungan Usaha Harus Berjalan Bersama
Penertiban lapak PKL di Kiaracondong memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menata ruang publik sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, sedangkan saluran drainase perlu dijaga agar dapat berfungsi dengan baik. Di sisi lain, pedagang yang telah lama menggantungkan penghasilan dari lokasi tersebut membutuhkan kepastian mengenai tempat usaha berikutnya.
Karena itu, kejelasan mekanisme relokasi, pendataan pedagang yang berhak mendapatkan kios, serta informasi mengenai persyaratan dan biaya penggunaan tempat usaha menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada pedagang mengenai pilihan lokasi berjualan setelah pembongkaran. Dengan demikian, upaya mengembalikan fungsi trotoar dan membenahi drainase dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Pembongkaran lapak mungkin menjadi tahap awal penataan kawasan Kiaracondong. Namun, bagi para pedagang, kepastian tempat untuk kembali berusaha tetap menjadi persoalan yang menunggu jawaban.Wartawan Joepin
















Komentar