ACEH SINGKIL kompas1.asia
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten menyampaikan kritik terhadap sikap Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai belum menunjukkan respons memadai terhadap berbagai isu yang berkembang dan menjadi sorotan masyarakat.
Surya padli ketua EK LMND menilai, ketika berbagai persoalan menjadi perhatian publik, pemerintah daerah seharusnya hadir memberikan penjelasan, menyampaikan informasi yang transparan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap yang dinilai minim respons tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana fungsi komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dijalankan.
Jika isu-isu yang berkembang terus dibiarkan tanpa penjelasan resmi, ruang publik berpotensi dipenuhi spekulasi dan informasi yang belum terverifikasi.
“Pemerintah daerah tidak boleh terkesan diam ketika masyarakat membutuhkan penjelasan. Humas memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang menjadi perhatian publik perlu ditanggapi secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar surya.
Menurut LMND, fungsi kehumasan pemerintah bukan sekadar menyampaikan agenda dan kegiatan seremonial, melainkan juga memastikan komunikasi publik berjalan secara aktif, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan klarifikasi dari pemerintah daerah.
LMND menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak, sementara pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan sesuai fakta dan kewenangannya.
Oleh karena itu, LMND mendesak Kabag Humas Pemkab Aceh Singkil agar lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang, segera memberikan klarifikasi atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang terbuka dan tidak terkesan menghindari persoalan.
LMND juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk tidak memandang kritik masyarakat sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Ketika masyarakat bertanya, pemerintah harus menjawab. Diamnya komunikasi publik hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata.”
LMND menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan-persoalan publik di Kabupaten Aceh Singkil demi terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis. (SB)
















Komentar