KOtABUMi — KOMPAS1.Asia || Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., turun langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (7/10/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan aktivitas pemerintahan berjalan sesuai ketentuan jam kerja.
Sidak diawali di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran Wakil Bupati secara langsung menjadi bagian dari upaya memastikan aparatur menjalankan kewajiban kedinasan serta pelayanan pemerintahan secara optimal.
Sebelum melakukan pemeriksaan ke dalam lingkungan kantor, Romli memimpin apel pagi bersama jajaran pegawai BAPENDA. Setelah itu, ia meninjau langsung aktivitas perkantoran dan mengecek kehadiran aparatur yang bertugas.
Dari BAPENDA, rombongan Wakil Bupati kemudian melanjutkan Sidak ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada kehadiran pegawai, tetapi juga menyentuh pelaksanaan tugas dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Romli berdialog langsung dengan jajaran aparatur dinas.
Sejumlah hal terkait pelaksanaan program, aktivitas pelayanan masyarakat, hingga kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi bagian dari pembahasan.
Sidak tersebut menegaskan bahwa kedisiplinan aparatur menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran pegawai selama jam kerja dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menempatkan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab. Melalui pemeriksaan langsung di lapangan, pemerintah daerah berupaya memastikan ketentuan jam kerja dan kewajiban kedinasan benar-benar diterapkan di lingkungan pemerintahan.
Editor wep / Kompas1.Asia















Komentar